- Badan Pemberdayaan Masyarakat Banda Aceh

Report
 Rendahnya
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
Pemerintahan Gampong Sebagian Besar Masih
Belum
Dapat
Mendukung
Penyelenggaraan
Pemerintahan, Pembangunan Dan Pemberdayaan
Masyarakat;
 Alokasi Dana bagi Gampong masih minim dan
terbatas untuk pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat yang berbasis adat dan budaya lokal,
baik dari Kabupaten/Kota maupun dari Provinsi;
 Tidak
diberdayakannya KPM Gampong untuk
memenumbuhkan dan mengembangkan serta
menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya
gotong royong Masyarakat, sedangkan Pemerintah
Aceh Bersama Pemerintah Kabupaten/Kota Telah
Mengalokasikan ADG dan BKPG;
 Masih Belum Terbentuknya Pokja dan Satuan Tugas
(Satgas) Pelestarian Dan Pengembangan Adat
Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Di
Kab/Kota, Kecamatan Dan Gampong;
III. PERMASALAHAN
1.
TERBATASNYA ANGGARAN KAB/KOTA, TERUTAMA UTK KEGIATAN
PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI
SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT;
2.
BELUM ADANYA PETUNJUK TEKNIS SEBAGAI IMPLEMENTASI
PERMENDAGRI
NOMOR
52
TAHUN
2007
UNTUK
PEDOMAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN,
PEMBANGUNAN
DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERBASIS ADAT DAN BUDAYA
LOKAL;
3.
KURANGNYA DUKUNGAN PEMERINTAHAN KAB/KOTA TERHADAP
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS ADAT DAN BUDAYA
LOKAL;
MASIH BLM JELASNYA TUPOKSI BERKAITAN DGN PENGEMBANGAN
DAN PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA
MASYARAKAT;
KURANGNYA KOORDINASI ANTAR DINAS/BADAN/LEMBAGA YG
MENANGANI
PROGRAM/KEGIATAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI
SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT BAIK DI PROVINSI MAUPUN
KAB/KOTA;
4.
5.
IV. DASAR HUKUM
 UUD 1945 Pasal 18B:
(1) Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintah
daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa
yang diatur dengan UU;
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dengan UU;
 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
 Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai
Sosial Budaya Masyarakat;
 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan
Kehidupan Adat;
 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga Adat;
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
PENGUATAN
POKJA
REGULASI dan
PROGRAM
KEGIATAN
VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



1.
PENGUATAN
POKJA







Menguatkan peran dan fungsi Pokja
Merumuskan
pedoman
pelaksanaan
tugas pokok
Menyusun program kerja tahunan Pokja
Mengkoordinasikan seluruh pemangku
kepentingan
Melakukan
bimbingan,
pembinaan,
fasilitasi, monitoring dan evaluasi
Mengupayakan
sumber-sumber
pendanaan
wadah menampung aspirasi masyarakat;
Melaksanakan kebijakan; dan
Mlakukan koordinasi
Membentuk Sekretariat
VII. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

2
IMPLEMENTASI
REGULASI dan
PROGRAM
KEGIATAN



Memasukkan peran Pokja dan program/kegiatan
Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai
Sosial Budaya Masyarakat, baik pada tingkat Provinsi
maupun Kabupaten/ Kota dalam berbagai regulasi
Qanun, peraturan, reusam dan peran-peran formal
sesuai dengan bidang Tugas masing-masing;
melestarikan nilai-nilai adat dan budaya Aceh dengan
membuat Program/Kegiatan yang berkaitan dengan
pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya
masyarakat dalam bentuk Gampong percontohan,
pilot project dll.
Membangun nilai-nilai adat sebagai identitas
keacehan yang bersiaft khas dalam berbagai aspek
perencanaan pembangunan, seperti: pembangunan
sarana prasarana kantor pemerintahan
yg
berarsitektur aceh dll
Memasukkan program pemberdayaan ekonomi kreatif
masyarakat yg berbasis adat dan budaya lokal pada
semua program/kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang ada pada SKPA dan SKPK, spt: BOS, PHBS,
ADG dan BKPG.
VIII. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN POKJA PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
PENGUATAN TUGAS DAN FUNGSI POKJA









Menguatkan peran dan fungsi POKJA dalam
berbagai posisi dan potensi yg ada;
Merumuskan pedoman pelaksanaan tugas
pokok dalam Pelestarian dan Pengembangan
Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya
Masyarakat (Sosbudmas)
Menyusun program kerja tahunan Pokja
Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat
Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.
Mengkoordinasikan
seluruh
pemangku
kepentingan pemerintah pusat, provinsi,
Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong,
dalam bidang Pelestarian dan Pengembangan
Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya
Masyarakat
Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi,
monitoring dan evaluasi kegiatan Pelestarian
dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai
Sosial Budaya Masyarakat
Mengupayakan sumber-sumber pendanaan
dalam mendukung kegiatan Pelestarian Adat
Istiadat dan Pengembangan Nilai Sosial
Budaya Masyarakat
Sbg wadah menampung aspirasi masyarakat
dalam pelestarian adat istiadat dan
pengembagan nilai sosial budaya masyarakat;
Melaksanakan kebijakan pemerintah dalam
pelestarian adat istiadat dan pengembangan
nilai sosial budaya masyarakat; dan
Mengkoordinasikan program yang berkaitan
dengan pelestarian adat istiadat dan
pengembangan nilai sosial budaya masyarakat




Regulasi dan Implimentasi Pelestarian
Adat dan Budaya dalam Mendukung
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Pelaksanaan
Pembangunan
dan
Pemberdayaan Masyarakat di Gampong :
Memasukkan
peran
Pokja
dan
program/kegiatan
Pelestarian
dan
Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai
Sosial Budaya Masyarakat, baik pada
tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota
dalam berbagai regulasi Qanun, peraturan,
reusam dan peran-peran formal sesuai
dengan bidang Tugas masing-masing;
melestarikan nilai-nilai adat dan budaya
Aceh dengan membuat Program/Kegiatan
yang berkaitan dengan pelestarian adat
istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat
dalam bentuk Gampong percontohan, pilot
project dll.
Membangun
nilai-nilai
adat
sebagai
identitas keacehan yang bersiaft khas
dalam
berbagai
aspek
perencanaan
pembangunan,
seperti:
pembangunan
sarana prasarana kantor pemerintahan yg
berarsitektur aceh dll
Memasukkan
program
pemberdayaan
ekonomi kreatif masyarakat yg berbasis
adat dan budaya lokal pada semua
program/kegiatan
pemberdayaan
masyarakat yang ada pada SKPA dan
SKPK, spt: BOS, PHBS, ADG dan BKPG.
IX. PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA
MASYARAKAT
(Pasal 12 Qanun.N0.9 tahun 2008)
Meliputi , bidang-bidang:
○ tatanan adat dan adat istiadat;
○ adat bertamu dan menerima
○ arsitektur Aceh;
○ ukiran-ukiran bermotif Aceh;
○ cagar budaya;
○ alat persenjataan tradisional;
○ karya tulis ulama, cendikiawan
○
○
○
○
dan seniman;
bahasa-bahasa yang ada di
Aceh;
kesenian tradisional Aceh;
adat perkawinan;
adat pergaulan;
○
○
○
○
○
○
○
○
tamu;
adat peutamat darueh (Khatam
Al Qur’an);
adat mita raseuki (berusaha);
pakaian adat;
makanan/ pangan tradisional
Aceh;
perhiasan-perhiasan bermotif
Aceh;
kerajinan-kerajinan bermotif
Aceh;
piasan tradisional Aceh; dan
upacara-upacara adat lainnya.
X. MANFAAT ADAT ISTIADAT
Dimensi
Ritual
Setiap prilaku/perbuatan adat Aceh selalu disertai
dengan nilai-nilai agama/ do’a
Dimensi
lingkungan
membangun lingkungan damai/ hijau dn berbuah/ indah
Dimensi
Ekonomi
menghasilkan produk-produk befrnilai ekonomi, seperti
kuliner, motif pakaian, seni dan lain-laiin
Dimensi
Hukum
dengan norma-norma adat dapat menyelesaikan
sengketa menuju damai yang rukun dan sejahtera
Dimensi
Identitas
Membangun dan menegakkan harkat dan mmartabat/
daerah, sebagai wilayah produk/ mermbangun
kebanggaan
Dimensi
Kompetitif
menghasilkan nilai-nilai produk kebanggaan untuk
menaikkan daya saing dengan daerah/ masyarakat/
bangsa lain
UU NO 6 TAHUN 2014
BAB XIV
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
XI. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Psl 112 UU No 6 THN 2014)
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan
kepada perangkat daerah
(3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:
a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan
ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa
melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang
sudah ada di masyarakat Desa.
(4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan
Perdesaan.
XII. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah PROVINSI meliputi:
a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kab/Kota yang
dilaksanakan oleh Desa;
b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala
Desa;
c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa,
Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga
kemasyarakatan, dan lembaga adat;
k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan,
bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antarDesa; dan
n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
XIII. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah KABUPATEN/KOTA meliputi:
a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kab/Kota yang
dilaksanakan oleh Desa;
b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala
Desa;
c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa,
Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga
kemasyarakatan, dan lembaga adat;
k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan,
bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antarDesa; dan
n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
TUGAS PENTING BERKAITAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL
BUDAYA MASYARAKAT (UU NO 6 THN 2014 TTG DESA)
Pasal 96
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan
ditetapkan menjadi Desa Adat (Ps 96)
Pasal 98
Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 116
(1) Desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap diakui
sebagai Desa.
(2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah
tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya.
(3) Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini
diundangkan.
(4) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa
melakukan inventarisasi Aset Desa
PP 43 TAHUN 2014
Bagian Kedua
Lembaga Adat Desa (PP NO 43 TAHUN 2014
Pasal 30
(1) Penetapan desa adat dilakukan dengan mekanisme:
a. pengidentifikasian Desa yang ada; dan
b. pengkajian terhadap desa yang ada yang dapat ditetapkan menjadi desa
adat.
(2) Pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah
kabupaten/kota bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis
Pasal 152
(1) Pembentukan lembaga adat Desa ditetapkan dengan peraturan Desa.
(2) Pembentukan lembaga adat Desa dapat dikembangkan di desa adat untuk
menampung kepentingan kelompok adat yang lain.
Pasal 153
Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa dibentuk oleh
Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan
Menteri.
HARAPAN DAN KENYATAAN




Pd Tahun 2011 anggaran tersedia Rp. 98 Juta
Pd Tahun 2012 anggaran tersedia Rp. 252 Juta
Pd Tahun 2013 anggaran tersedia Rp. 429 Juta
Pd Tahun 2014 anggaran tersedia Rp. 757 Juta
PERTANYAAN
BAGAIMANA PENATAAN KESATUAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BISA
DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI (BPM ACEH)
DENGAN ANGGARAN YANG TERBATAS
X. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BERBASIS ADAT DAN BUDAYA LOKAL
DAPAT DILAKUKAN DENGAN:
1.KONSEP DASAR;
○ menjaga, melindungi dan membina adat istiadat dan nilai sosial
budaya masyarakat Aceh;
○ pengakomodasian keanekaragaman lokal untuk memperkokoh
kebudayaan Aceh;
○ penciptaan stabilitas, di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial
budaya, dan agama;
○ penumbuhkembangkan semangat kebersamaan dan
kegotongroyongan;
○ partisipasi, kreatifitas, dan kemandirian masyarakat;dan
○ terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang
menjunjung tinggi nilai sosial budaya.
2. PROGRAM DASAR;
 penguatan kelembagaan;
 peningkatan sumber daya manusia; dan
 pemantapan ketatalaksanaan
………..LANJUTAN
3. STRATEGI PELAKSANAAN






penyusunan langkah-langkah prioritas;
identifikasi nilai-nilai budaya Aceh yang masih hidup dan
potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan, sekaligus
mengkaji pranata sosial yang masih ada, diakui dan diterima
oleh masyarakat;
pelembagaan forum-forum aktualisasi adat istiadat dan nilai
sosial budaya masyarakat Aceh dalam even-even strategis
daerah dan masyarakat;
pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui
penguatan kerjasama antar kelembagaan adat istiadat
dimasing-masing kab/kota;
pengembangan model koordinasi antara pemerintah daerah
dengan kelembagaan adat istiadat yang bersifat berkelanjutan;
pengembangan, penyebarluasan dan pemanfaatan nilai sosial
budaya serta pemeliharaan norma, nilai dan sistem sosial yang
positif didalam masyarakat;
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ,
IDEALNYA BERBASIS ADAT
DAN TATA NILAI BUDAYA LOKAL

LAHIR :

BATIN
-
Pembangunan yang berwawasan
lingkungan
Berdaya guna dan berhasil guna
-
Berlandaskan pada religi
Pembentukan etika dan moral
sebagai jati diri, bangsa dan
ketahanan budaya
-
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN HIDUP
DAN MASYARAKAT AMAN DAN TENTRAM SERTA SEJAHTERA
MASALAH
1. Globalisasi
Penyeragaman
2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi , Nilai kepraktisan dan ekonomis , cara
berpikir Rasional
PEMECAHAN MASALAH
(POTENSI DAN PELUANG DIKROSKAN DENGAN TANTANGAN DAN
HAMBATAN
. Penguatan Akses Kearifan Lokal Berbasis Budaya.
PEMECAHAN MASALAH MELALUI PENGUATAN AKSES
KEARIFAN LOKAL
1. PENGUATAN AKSES KEARIFAN LOKAL BERBASIS KEAGAMAAN
● Nilai-nilai keagamaan memegang peran penting dalam upaya mencegah terjadinya konflik
●
●
●
●
●
●
●
sosial serta upaya mewujudkan perdamaian yang hakiki di tengah kehidupan manusia.
Dengan nilai-nilai keagamaan tersebut melahirkan manusia yang patuh dan taat pada
ajaran agamanya serta selalu bersikap arif terhadap lingkungannya.
Mendorong Pemerintah dan masyarakat untuk mengaktifkan dan memaksimalkan saranasarana pendidikan agama.
Meningkatkan peran dan tanggung jawab guru-guru agama dan memberikan tambahan
insentif oleh pemerintah daerah.
Menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan kelembagaan masyarakat (pranata
sosial).
Menanamkan nilai-nilai agama melalui pendidikan usia dini dan seterusnya secara
berjenjang hingga perguruan tinggi.
Mendorong masyarakat untuk menggalakan kegiatan-kegiatan serimonial agama.
Menanamkan pendidikan pekerti kepada generasi muda yang mengakar pada nilai-nilai
agama.
Menggalakan hubungan silaturrahmi lintas agama dengan berbagai kegiatan yang
bermanfaat.
Pendalaman semangat kebangsaan kepada generasi muda.
2. AKSES KEARIFAN LOKAL BERBASIS BUDAYA;
•
•
•
•
•
•
•
Memelihara, melestarikan dan menumbuhkembangkan budaya-budaya
lokal yang hidup dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan
nilai-nilai agama dan aturan perundangan-undangan yang berlaku;
Menghidupkan budaya-budaya lokal yang terancam punah melalui
lembaga pendidikan non formal dan informal.
Menghidupkan budaya-budaya lokal melalui pendidikan keluarga,
pendidikan formal dan pendidikan dalam masyarakat.
Mewariskan budaya/tradisi dengan menggunakan bahasa ibu/bahasa
daerah setempat.
Mengharapkan peran aktif tokoh masyarakat, tokoh agama dan toko
adat dalam memfilter budaya yang dapat merusak eksistensi budaya
lokal.
Menghidupkan nilai-nilai budaya yang berbentuk etika/moral, meliputi
tatacara berbahasa dan berperilaku.aman, bertutur kata
Mendorong Pemerintah agar dapat memfasilitasi dan mengembangkan
setiap usaha dalam bentuk pemberian bantuan Usaha Ekonomi,
khususnya pada usaha-usaha yang dapat mengembangkan nilai-nilai
budaya setempat.
. Penguatan Akses Kearifan Lokal Berbasis Budaya.
3. PENGUATAN AKSES KEARIFAN LOKAL BERBASIS
KELEMBAGAAN MASYARAKAT, TERDIRI:
a. Bidang pengembangan hukum Adat, meliputi:
- Jenis pelanggaran. Dalam budaya/adat ;
- Tatacara penyelesaian pelanggaran
- Bentuk hukuman akibat pelanggaran dibebankan kepada
pelaku;
- Dalam upaya mempertegas eksistensi hukum Adat, maka
perlu ditunjukan dengan simbol-simbol adat dan setiap
simbol mengandung makna-makna Tersendiri yang
bermakna filosofi dan mengandung pesan moral
b. Penguatan kelembagaan adat di masing-masing daerah
(provinsi, kabupaten/kota) harus ditetapkan berdasarkan
Qanun Provinsi dan Kab/Kota Karena itu setiap komponen
masyarakat harus memberi apresiasi positif dan mendorong
Pemerintah Daerah agar serius dan bersungguh-sungguh
untuk menghasilkan Qanun kelembagaan adat.
TERIMA
KASIH

similar documents