Aspek Legal Arsip Elektronik (Dan Studi Kasus Autentikasi)

Report
ASPEK LEGAL ARSIP ELEKTRONIK
(Dan Studi Kasus Autentikasi)
Oleh
M. Asichin, SH., M. Hum.
Disampaikan pada:
Workshop Kearsipan ASEAN Autentikasi Arsip Elektronik Dan Arsip Hasil Digitalisasi
AAI, 20 Mei 2014.
I. LATAR BELAKANG
A = ORDE BARU
B = ORDE REFORMASI
C = PERSAINGAN GLOBAL
(PERADIGMA BARU, REINVENTING GOVERNMENT, GOOD GOVERNANCE)
D = OTONOMI DAERAH
(KEMANDIRIAN SUBYEK PEMBANGUNAN
Berbagai perubahan penting pada tahun 1998 menjadi tonggak
dimulainya era reformasi : di bidang politik, pemerintahan, hukum,
ekonomi, dan birokrasi, yang dilandasi oleh keinginan untuk
mewujudkan pemerintahan demokratis dan mempercepat
terwujudnya kesejahteraan rakyat.
3
PERUBAHAN LINGKUNGAN
STRATEGIS
 Reformasi Penyelenggaraan
Negara
 Reformasi Aparatur Negara
 Perkembangan Teknologi Informasi
dan Komunikasi
4
DAMPAK TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP ADMINISTRASI




Perubahan cara bekerja
Perubahan cara berkomunikasi
Perubahan persepsi tentang efisiensi
Perubahan dalam penciptaan, pengelolaan dan
penggunaan informasi/arsip
 Perubahan bagi arsiparis dalam mengelola arsip
DAMPAK TERHADAP KOMUNIKASI
DAN DISEMINASI ARSIP
•
•
•
•
Penggunaan intranet dan internet
Penggunaan surat elektronik (e-mail)
Penggunaan situs-web (website dan portal
Perhatian pimpinan terhadap pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
KEUNTUNGAN DALAM AKSES ARSIP
•
•
•
•
•
Penemuan kembali yang efisien
Kontrol akses
Akses jarak jauh
On-line Finding Aid
EAD: Encoded Archival Description
KEUNTUNGAN DALAM PENYIMPANAN ARSIP
• Perpindahan dari repositori
fisik ke repositori virtual
• Dari gedung ke server
• Perpindahan dari media
penyimpanan kertas ke media
penyimpanan yang tidak stabil
(hard disk, optical disc, CD,
DVD, dll.)
Laporan
ICA
untuk
autentikasi
Arsip
elektronik 2004.
1.
Pada pertemuan Global Forum 2002
mencatat bahwa reformasi sektor publik
tidak akan berhasil tanpa ketersediaan
Arsip
dengan
dipercaya,
tepat
dan
ini
dan
dapat
setidaknya
merupakan pengakuan dari beberapa
negara berkembang.
9
2.
Peraturan
Perundang-undangan
yang
mengatur Hukum Kearsipan tidak bisa berdiri
sendiri tetapi keterkaitan saling erat dengan
hukum lain seperti misalnya hukum kearsipan
berhubungan
dengan
akses
informasi
/
keterbukaan informasi pengaturan privasi, hak
copy
right,
administrasi
jabatan/negara,
pengaturan
pembuktian,
pengaturan
keuangan,
kerahasiaan
pengaturan
arsip/dokumen
kejahatan dunia maya dsb.
statistik,
elektronik,
KEBIJAKAN DALAM PENGAJARAN/DIKLAT KEARSIPAN
BIDANG ILMU INFORMASI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Reprograpics
Exhibition
Preservation
Information storage, retrieval & dissemination
Bibliography & sources of information
User Studies
- user behaviour & needs
- user survey methods
7. Legislation
8. Security
9. Building design & enviromental control
10. System design & automation
( Guidelines for curriculum development in records management & the
administration of modern archieves: a RAMP study)
11
KERANGKA HUKUM KEARSIPAN
Keterbukaan
Informasi/akses informasi
Kerahasiaan Jabatan
Kerahasiaan Negara
Cyber Crime
Hukum
Kearsipan
Privacy Act
Personal
Privacy
Hukum
Pembuktian/ITE
Corporate
Privacy
Copy Right
II. ARSIP ELEKTRONIK
ARSIP/DOKUMEN (ELEKTRONIK)
Dalam Dictionary of Archival Terminology yang
dikeluarkan ICA, menyebutkan bahwa arsip
elektronik adalah
“Records/archives usually in code, recorded on a
medium such as magnetic tape, punched card,
whose contents are accessible only by machine
and organize in accordance with the principle of
provenance as district from data archives”
14
Dokumen Elektronik adalah setiap informasi yang
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau
disimpan dalam bentuk analog, digital,
elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang
dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar
melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,
peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, kode akses, simbol atau perforasi yang
memiliki makna atau arti atau dapat dipahami
oleh oleh orang yang mampu memahaminya.
(UU ITE Pasal 1 angka 4)
15
Jenis2 Baru Arsip Elekronik
e-mail
 Digital Photographs
 ATM Transaction Logs
Worlds Processing Documents
 Instant Massage Histories
 File Saved Form Accounting Programs
 Spread sheet
Internet Browser Histories
Database
 The countens of computer memory
 Computer Print Out
 Digital Video & Audio File
 Log Form Hotels Electronic Door Locks

16
PENGERTIAN DIGITAL EVIDENCE ATAU
ELECTRONIC EVIDENCE
Adalah suatu pengesahan informasi yang disimpan
atau dikirim secara digital yang menetapkan
relevansi sebagai bukti, apakah informasi tersebut
autentik, jika menimbulkan keraguan dan apakah
dalam bentuk copy maka wajib diterima dalam
bentuk asli.
(Sumber: Wikipedia)
III. TINJAUAN DI BERBAGAI
NEGARA
1. Malaysia
Amandemen Evident act 1950 pada Tahun 1997
Malaysia mencanangkan negara berbasis TI sejak Tahun
1996 melalui Proyek Malaysia Super Coridor (MSC).
Masuknya alat bukti elektronik yaitu: penambahan
pada pasal 62 tentang alat bukti primer yaitu:
dokumen yang dikeluarkan dari computer merupakan
alat bukti primer.
19
2. Singapore
Anggapan Hukum terhadap Arsip Elektronik menurut
The Singapore Electronic Transaction Act (ETA).
ETA memberi pengetahuan hukum thd arsip elektornik
& TTD elektronik dgn cara anggapan pembuktian itu
menjamin validitas, tidak ada akibat yang timbul atau
dapat berjalan sebagaimana arsip dalam bentuk
kertas.
20
Adapun catatan singkat ttg anggapan itu sbb:
1. Tidak ada perbedaan antara arsip elektronik dgn
arsip kertas.
2. Tidak ada perbedaan hukum antara arsip elektonik
dgn arsip kertas ketika syarat2 hukum dipenuhi
sebagaimana aslinya.
3. Tidak ada perbedaan hukum antara TTD elektronik &
TTD biasa ketiaka dijamin syarat2 hukum ttg TTD.
4. Tidak ada perbedaan hukum antara arsip elektronik &
arsip kertas dalam penerimaan sbg alat bukti didalam
persidangan.
5. Tidak ada perbedaan hukum anatara kontrak yang
dibuat secara elektronik dan kertas.
3. Australia

The Commonwealth Evidence Act (CEA) menjelaskan
bahwa dokumen/arsip yang dibuat & dipelihara dlm
bentuk kertas & elektronik dpt diterima sbg alat bukti
kepersidangan federal.

Pada umumnya Pengadilan Commonwealth tdk
mengharuskan untuk menerapkan hukum pembuktian.
Pada umumnya menurut ketentuan UU yang mengatur
Pengadilan, akibat apa yang timbul pada Pengadilan
asal tidak melampaui batas larangan Pengadilan dari
hukum Pembuktian, tetapi mungkin tidak tepat.
22
Di Australia penetapan peraturan tidak seragam
1) Di dalam hukum yang berlaku umum di negara bagian
“Pengaturan Keaslian Dokumen “ pihak yang berpekara di
harapkan membuktikan isi dokumen, dokumen asli
ditunjukkan tidak berupa copy atau dokumen sekunder
yang diperoleh dari itu.
2) Dalam kenyataannya ada beberapa pengecualian yang
dibuat dalam peraturan persidangan, seringkali menerima
copy dokumen pada pembuktian. Dibeberapa negara
bagian, Queensland, Victoria dan Australia Barat
mempunyai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang telah merubah “Peraturan Keaslian Dokumen” yang
membolehkan untuk menerima arsip microfilm sebagai
pengganti arsip kertas, yang harus mendapat
persetujuan/legislisasi dan pemerintah negara bagian
23
4. United Kingdom (Inggris)
Di UK penguji alat bukti hukum biasanya mengikuti
Petunjuk yg dikeluarkan oleh The Association of Chief
Police Officers (ACPO) untuk autentikasi & keutuhan/
integriti, dlm investivigasi kasus Cyber Security, adapun
pedoman tsbt berisi 4 (empat) prinsip:
Prinsip I
Tdk ada langkah yg diambil Lembaga2 Penegak
Hukum, Pekerja/agen dari Lembaga2 tsbt, tdk ada
yang boleh merubah data sesudahnya kecuali dgn
persetujuan dari Pengadilan.
24
Prinsip II
Dalam perkembangannya ketika seseorang
memerlukan untuk mengakses data asli/original, maka
orang tsbt harus kpd orang yang berkompeten yg dapat
menjelaskan kebuktian dalam hubungannya &
implikasi kegiatan tsbt.
Prinsip III
Arsip/dokumen yg keseluruhan prosesnya
menggunakan aplikasi alih media maka proses
pembuatan & penyimpanannya harus selalu di audit
25
Prinsip IV
Petugas yg bertugas untuk melakukan investigasi,
maka keseluruhan tanggung jawabnya untuk
menjamin bahwa untuk keseluruhan prinsip2 tsbt diatas
harus mengikuti aturan hukum.
Pedoman2 tersebut diatas pada umumnya
diterima didalam Pengadilan di Inggris & Scotland,
tetapi tdk merupakan syarat hukum yg ditaati &
Penggunaannya secara sukarela.
26
5. Amerika Serikat
Federal Rules of Evidence (AS)
Federal Rules of Evidence 803 (8) (Seperti dikutip
NARA, 1990 : A-4) mengemukakan bahwa
catatan
elektronis
diakui
sebagai
alat
bukti/pengadilan federal, yang digunakan pada
waktu pengadilan berlangsung, jika dapat
dipercaya dalam suatu penetapan dokumentasi
dengan melalui kegiatan sistem operasional
pengelolaan arsip dan kontrol secara teliti.
27
Persyarat yang harus dipenuhi menurut hukum AS
- Dokumen yang dihasilkan dan disimpan secara
elektronis, secara konsisten diciptakan melalui
proses yang sama dan mempunyai standarisasi
dalam penelusurannya kembali.
- Prosedur pengamanan untuk mencegah tidak
terjadinya upaya menambah, modifikasi atau
menghapus suatu arsip dan sistem proteksi yang
memadai.
Prof. Ahmad Ramli, Dokumen Elektronik Arsip (Cyber Crime)
28
6. Indonesia
Hukum Acara Pidana
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana, yang menurut pasal 184 tentang alat bukti
adalah :
keterangan Saksi
Keterangan Ahli
Surat
Petunjuk
Keterangan Terdakwa
29
Pasal 184 UU Nomor 8 Tahun 1981 tersebut telah
dianulir dengan pasal 15 ayat (1) UU Nomor 8
Tahun 1997, yaitu telah berubah/berkembangnya
wawasan media arsip sebagai alat bukti yang
semula hanya dalam media kertas (surat) menjadi
lebih luas yaitu dalam bentuk “media mikro film
atau media lainnya” (media lainnya dapat berarti
media apapun selain kertas, seperti misalnya
“media elektronik”).
30
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata pasal 164 Herzien Inlands
Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia yang
Diperbaharui (RiB) Straatsblaad 1941 Nomor 44 dan
pasal 1903 KUH Perdata, alat bukti sebagai berikut :
1. Surat
2. Pengakuan
3. Persangkaan
4. Keterangan Ahli
5. Sumpah
31
Bukti surat dalam pasal 1904 KUH Perdata, dikenal
kategori “tertulis” yaitu :
1. Akta Otentik
2. Akta Bawah Tangan
Akta otentik lebih kuat dibanding Akta Bawah Tangan
karena mempunyai kekuatan pembuktian formil,
pembuktian mengikat dan pembuktian keluar
32
Mengingat pasal 1905 KUH Perdata,
bahwa Akta Otentik adalah akta yang
dibuat menurut bentuk Undang-Undang
dan dihadapan seorang pegawai umum
yang berwenang ditempat itu (Notaris)
Contoh : Akta Jual Beli Tanah
Akta Nikah/Talak/Rujuk
Akta Sertifikat Kepemilikan Tanah
33
Informasi yang dihasilkan oleh suatu Sistem Informasi
elektronik adalah bersifat netral, yakni sepanjang sistem
tersebut berjalan baik tanpa gangguan, maka input dan
output yang dilahirkan adalah sebagaimana mestinya.
Oleh karena itu arsip elektronik yang dihasilkan oleh
sistem elektronik yang telah dilegasilir atau dijamin para
profesional yang berwenang, jika tetap berjalan
sebagaimana mestinya sepanjang tidak dibuktikan lain
oleh pihak lain dapat diterima sebagaimana layaknya
Akta Otentik. Hal ini mengingat keberadaan dokumen
tersebut tidak dapat disangkal lagi (non repudiation)
mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak
(Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika 2003)
34
Alat bukti dalam Tindak Pidana Korupsi
1. Pasal 26 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, sbb:
Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara
pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang
ini.
2.Pasal 26 A. UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alat
bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud
psl.188 ayat (2) UU No.18 Tahun 1981 Tentang Hukum acara pidana,
khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh:
a. Alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima
dan disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa
dengan itu; dan
b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat
dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan
atau tanpa suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda
fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara
elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,
foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
35
Alat Bukti Dalam Cyber Crime dan Regulasi Tindak Pidana Terorisme
Pasal 27, alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme, meliputi :
1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana
2. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau
disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu,
dan
3. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau tanpa
bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik
apapun selain kertas, atau terekam secara elektronik, termasuk tetapi
tidak terbatas pada :
a. tulisan, suara, atau gambar
b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya
c. huruf, tanda, angka, simbol, atau dapat dipahami oleh orang mampu
membaca atau memahaminya.
(Perpu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang
ditetapkan dengan UU Nomor 15 Tahun 2003, jo Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penerapan Perpu Nomor 2 Tahun
2002)
36
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum
yang sah.
( Ayat (1) Pasal 5 UU ITE)
Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
untuk:
a.surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat
dalam bentuk tertulis; dan
b.surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuk akta notaril
atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
( Ayat (4) Pasal 5 UU ITE)
Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf a
Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis
meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, dan
surat yg digunakan dalam proses penegakan hukam acara
perdata, pidana, dan administrasi negara
Alat bukti penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan
di sidang pengadilan menurut ketentuan Undangundang ini adalah sebagai berikut:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Perundang-undangan; dan
b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan /atau
Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3)
(UU ITE Pasal 44)
38
Kesimpulan
Digitalisasi menimbulkan kerawanan, bahwa “Electronic
Records” in today’s information systems can easily be
manipulated without having any trace. For this reason their
value as evidence in courts is weak, if they are accepted at
all.
In 1997 the ICA’s Committee on Electronic Records asserted
that the value of electronic records as evidence in courts
was weak, if they were admitted as evidence at all.23
39
STUDI KASUS AUTENTIKASI
ARSIP SUPERSEMAR
I. ASPEK KEBIJAKAN
1. UU No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
• Pasal 4:
Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan
berasaskan:
a. Kepastian Hukum
b. Keautentikan dan kepercayaan
c. dan seterusnya
n. kepentingan umum
41
PENJELASAN PASAL 4:
• Arsip yang autentik adalah arsip yang
memiliki struktur, isi dan konteks yang sesuai
dengan kondisi pada surat pertama kali arsip
tersebut diciptakan dan diciptakan oleh orang
atau lembaga yang memiliki otoritas atau
kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip
42
PASAL 68 AUTENTIKASI
• Ayat 1:
Pencipta Arsip dan/atau LK dapat membuat arsip
dan/atau melakukan alih media meliputi media
elektronik dan/atau media lain.
• Ayat 2:
Autentikasi arsip statis terhadap arsip sebagaimana
dimaksud ayat (1) dapat dilakukan alih LK.
Arsip Dinamis ? Pimpinan Pencipta Arsip
• Ayat 3:
Ketentuan dan persyaratan diatas dengan PP.
43
2. PP No.28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
UU No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
- Pasal 106:
• Ayat 1:
Autentikasi Arsip Statis dilakukan arsip hasil alih
media untuk menjamin keabsahan arsip.
Arsip Dinamis ?
• Ayat 2:
Autentikasi dengan memberi tanda tertentu yang
dilekatkan, tersosiasi atau terkait dengan arsip hasil alih
media.
• Ayat 3:
Kepada LK menetapkan autentikasi dengan membuat
pernyataan.
44
Syarat Autentisitas Arsip Statis
(Pasal 107)
• Pembuktian autentisitas didukung peralatan
dengan tehnologi yang memadai.
• Pendapat ahli atau pihak tertentu yang
mempunyai kemampuan dan kompetensi
dibidangnya.
• Pengujian terhadap isi, struktur dan konteks
arsip statis.
45
Pasal 108
• Ayat 1 :
Di Dukung Prasarana dan sarana alih media
• Ayat 2 :
Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Perka
ANRI
46
II. ASPEK TEKNIS
Pengertian Autentisikasi (Autthentication)
The determination that a document is what it
purports to be, also but incorrectly used as if by
synonymouse with certification.
47
III. ASPEK ANALISIS
1. Kritik eksternal Arsip/dokumen.
Kritik Eksternal mengacu pada sesi fisik Arsip /
Dokumen untuk memastikan apakah arsip /
dokumen itu asli / original atau palsu, misal: dari
sesi kertas dan tinta pada saat dibuat / zamannya,
jadi kritik eksternal untuk memastikan otensitas
arsip/dokumen.
Kritik eksternal ini dipergunakan dengan metode
dan bantuan dari Laboratorium Mabes POLRI
dengan uji forensik yang didasarkan pada Pasal 107
PP 28/2012
48
Hasil
Uji
Forensik
Tanda
Tangan
Pada
Dokumen/Arsip Oleh PUSLABFOR BARESKRIM
MABES POLRI Tgl. 31 Juli 2012:
1.
Tanda Tangan atas nama Soekarno adalah
BUKAN merupakan Tanda Tangan original
(Tarikan Langsung) tetapi merupakan hasil
produk cetak;
2.
Lambang Burung Garuda, Isi, Dokumen dan
Tanda Tangan merupakan hasil PRODUK
CETAK YANG SAMA.
49
2. Dari sisi karakteristik
- Informasi terekam/direkam dengan media/fisiknya
(recorded information).
- Informasi melekat secara permanen pada wujud aslinya
(the information is permanthy attached/etched on a
medium or physical object).
* Untuk arsip kertas (paper records) isi, struktur dan
konteks secara fisik dalam satu kesatuan dan langsung
dapat dibaca tanpa bantuan alat (oleh karena itu arsip
ini juga disebut human readable records)
* Sedangkan untuk arsip elektronik (elektronic records) isi,
struktur dan konteks secara fisik tidak dalam satu
kesatuan dan tidak dapat dibaca langsung oleh human
eye melainkan harus dengan perantaraan software dan
hardware.
50
Supersemar dari Puspen AD
Supersemar dari Setneg
Supersemar dari Setneg
Supersemar dari Dr. Nurinwa Ki. S.
Hendrowinoto
(Ketua Akademi Kebangsaan)
RENUNGAN
1.
Apakah SP 11 Maret ada?
Penulis menyatakan ada, dengan bukti-bukti :
a. Pidato Presiden Pertama Ir. Soekarno
(Bung Karno) Pidato tanggal 17 Agustus 1966
(Lihat di ANRI).
b. Pernyataan Pak Moerdiono (Mantan Menteri
Sekretaris Negara)
- Dalam wawancara sejarah lisan/oral history di
ANRI tanggal 26 April 2008: ……..”Saya ingat
pada waktu itu, saya ditanyai oleh Komisi II DPR
pada saat saya masih Sekretaris Kabinet. Dimana
Supersemar, saya jawab ada. …… kalau saya
ditanya, apakah yakin ada SP 11 Maret.
Jawab saya Yakin.
55
-
Dalam buku Kudeta Supersemar, Penyerahan atau
Perampasan Kekuasaan oleh Achmad Wisnu Aji,
Halaman 33:…..Jadi, apakah Supersemar itu ada,
saya yakin ada. Apakah Supersemar itu
dipalsukan? Saya rasa tidak, kata Moerdiono.
Halaman 30:…..Seingat saya aslinya dua lembar,
tutur Moerdiono.
56
2. Perpektif Sejarah.
- Dalam sudut pandang historiografi, pengungkapan
sejarah keberadaan SP 11 Maret merupakan hal
penting untuk diketahui masyarakat tentang
kebenarannya.
- Dari ketiga naskah arsip SP 11 Maret yang ada apakah
autentik ? Autentik atau tidak kenyataan sejarah
SP 11 Maret telah menjadi bukti pembuka jalan bagi
Jenderal Soeharto untuk melengserkan Presiden
Soekarno dari kekuasaannya sebagai Presiden
Pertama RI dan menjadikan Jenderal Soeharto
menjadi Presiden kedua RI. Otensitas SP 11 Maret
sekarang sudah tidak lagi memiliki implikasi
politik apapun dan hanya menjadi bukti sejarah
masa lalu
57
-
Apakah SP 11 Maret itu hilang atau sengaja
dihilangkan ?
Sejarah nanti yang mencatat kebenaran ini
pada masa datang yang sudah terlanjur 47
tahun.
58
3. Tugas ANRI
a.
Pencarian terus keberadaan naskah/arsip SP 11 Maret
yang asli dimana?
wawancara sejarah lisan dari tokoh – tokoh yang
masih hidup, baik dari pemberi SP 11 Maret,
maupun penerima SP 11 Maret dan orang-orang di
sekitar
keduanya
yang
masih
hidup
atau
keturunannya. Mumpung belum terlambat.
b.
Pendirian Unit Pelaksana Teknis Kajian arsip kertas
daerah tropis.
59
TERIMA KASIH

similar documents