Slide 1

Report
PPN adalah
PAJAK KONSUMSI DALAM NEGERI
PPN BUKAN PAJAK ATAS
KEGIATAN BISNIS
PPN MENGANUT ASAS
DESTINATION PRINCIPLE
PEMIKUL BEBAN PAJAK
ADALAH KONSUMEN
PAJAK DIKENAKAN DI
TEMPAT TUJUAN BARANG
ATAU JASA AKAN
DIKONSUMSI
DALAM HAL MENYANGKUT ARUS LINTAS BATAS WILAYAH (CROSS
BORDER AREA), TEMPAT KONSUMSI/PEMANFAATAN MERUPAKAN
FAKTOR DOMINAN MENIMBULKAN UTANG PAJAK
DESTINATION PRINCIPLE
MENYIMPANG DARI DESTINATION PRINCIPLE
DESTINATION PRINCIPLE
L
N
D
N
PPN
BKP
BKP / JKP
PRODUKSI
DALAM NEGERI
PPN
JKP
PPN
BKP TDK
BERWUJUD
PPN
PPN
JKP
PPN
BKP TDK
BERWUJUD
PPN
BKP
HARGA
L
N
D
N
VAT
1
PPN
3
PPN
PPN
PPN
BATA
PPN 0%
BIAYA
TIDAK DPT
DIKREDITKAN
BATA
2
HARGA EKSPOR
BOX
BIAYA
TIDAK DPT
DIKREDITKAN
BATA
PPN
KULIT
VAT
4
HARGA EKSPOR
BALLY
HARGA
PPN
JKP
KULIT
BOX
JKP
Dalam hal ekspor dikenakan PPN Tarif 0%, maka PPN atas perolehan BKP/JKP dapat
dikreditkan oleh pabrik sepatu BATA, maka tidak perlu dibebankan sebagai biaya
sehingga tidak dimasukkan dalam harga ekspor. Sepatu Bata produksi Indonesia di
negara tujuan dikenakan VAT satu kali sama dengan sepatu BATA produksi setempat.
PKP BELUM BERPRODUKSI
BELUM BERPRODUKSI
PENYERAHAN
Barang Modal
Dikreditkan
PPN
Selain Br. Modal/JKP
Tidak Dapat
Dikreditkan
PKP
PPN
BKP/JKP
PPN
PPN yang tidak dapat dikreditkan
menjadi biaya yang menambah
harga BKP/JKP
Sesuai karakteristik “Pajak atas konsumsi umum di dalam negeri” seharusnya PPN yang dibayar
PKP dapat dilimpahkan kepada mata rantai berikutnya sampai pada konsumen akhir selama
bukan untuk tujuan konsumtif.
BELUM BERPRODUKSI
IDEALNYA
FAILURE
Barang Modal
PPN
Dikreditkan
Selain Br. Modal
Tidak Dapat
Dikreditkan
PKP
BKP/JKP
PPN
Dikreditkan
PPN
BKP
Pembubaran
PKP terbebani PPN dua kali:
1. PM selain barang modal tidak dapat
dikreditkan
2. BKP yang tersisa saat pembubaran
diperlakukan seperti pemakaian sendiri
PKP terbebani PPN satu kali saja atas
BKP yang tersisa saat pembubaran
PENGECUALIAN/PENYIMPANGAN
1. Di kawasan tertentu
BKP Tertentu
L
N
D
N
PPN
PPN
PPN
KB
PPN
PPN
BKP
Tertentu
PPN
3. Oleh pihak tertentu
PPN
PPN
PPN
PABRIK
2. Jenis BKP tertentu

similar documents