- ung repository

Report
KEBIJAKAN
PENGANGGARAN &
PENYUSUNAN RKA-KL TA 2013
Direktorat Jenderal Anggaran
Jakarta, 27 Desember 2012
1
II. PENDEKATAN PENGANGGARAN
PENDEKATAN PENGANGGARAN
1. PENDEKATAN PENGANGGARAN TERPADU ( Unified Budget)
2. PENDEKATAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (PBB)
3. PENDEKATAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH
(MTEF)
2
SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA.
 Pengenalan 2005 s.d 2009;
 Pemantapan 2010 s.d 2014; dan
 Penyempurnaan mulai 2015 ->
VI. PENELAAHAN RKA-K/L (1/11)
1. Definisi dan Tujuan
1.1. DefInisi:
Penelaahan RKA-KL adalah proses penelitian bagaimana dokumen RKA-K/L
beserta dokumen pendukung ditelaah kesesuaiannya.
1.2 Tujuan penelaahan RKA-K/L adalah memastikan bahwa:
a. Menilai kelayakan anggaran dengan target kinerja yang
direncanakan. Hal ini dimaksudkan untuk menilai alokasi anggaran
yang paling efisien yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah
keluaran (output).
b. Menjaga konsistensi antara target kinerja yang direncanakan
dengan target kinerja dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hal
ini dimaksudkan untuk menjamin target-target pembangunan yang
telah direncanakan dalam RKP dapat diwujudkan sehingga kualitas
belanja APBN dapat dijaga yakni fokus pada prioritas, tepat sasaran
dan tepat jumlah.
4
VI. PENELAAHAN RKA-K/L (2/11)
2. Persiapan Penelahaan Oleh DJA dan BAPPENAS (1)
2.1 Kementerian Keuangan c.q DJA
a. Penyusunan jadwal penelaahan dan mengirimkan undangan
penelaahan kepada Kementerian Perencanaan dan K/L.
b. Penyiapan dokumen dan instrumen penelaahan RKA-K/L
berupa:
1) Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran
K/L;
2) Standar Biaya, baik SBK maupun SBM;
3) Bagan Akun Standar;
4) Ijin Penggunaan Sebagian Dana yang berasal dari PNBP;
5) Peraturan-peraturan terkait pengalokasian anggaran;
6) Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan.
5
VI. PENELAAHAN RKA-K/L (3/11)
2. Persiapan Penelahaan Oleh DJA dan BAPPENAS (2)
2.2 Bappenas
a. Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan;
b. Hasil kesepakatan trilateral meeting berkenaan dengan
kegiatan prioritas nasional dan prioritas bidang yang
menginformasikan mengenai sasaran kinerja yang akan
dicapai;
c. Hasil pembahasan proposal anggaran Inisiatif Baru yang
disetujui.
6
VI. PENELAAHAN RKA-K/L (4/11)
3. Hal –Hal Yang Harus Diperhatikan
1. Kriteria Administratif:
a. Legalitas dokumen yang diterima dari K/L;
b. Surat pengantar penyampaian RKA-K/L;
c. Surat tugas sebagai petugas penelaah K/L;
d. Kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung;
e. Penggunaan format baku untuk RKA-K/L maupun
dokumen pendukung;
f. Arsip Data Komputer (ADK).
2. Kriteria Substantif :
a. kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang
direncanakan
b. konsistensi sasaran kinerja K/L dengan Renja K/L dan
RKP
7
VI. PENELAAHAN RKA-K/L (5/11)
2.a. Kriteria Subtantif dari Sisi Penganggaran
kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan
meliputi:
1. Meneliti jenis alokasi anggaran (Angka Dasar dan/atau Inisiatif
Baru).
2. Relevansi Suboutput (apabila ada) dengan Output.
3. Relevansi Komponen dengan Output.
4. Menilai keberlangsungan Output dan Komponennya berkaitan
dengan perhitungan biaya prakiraan maju.
5. Menilai sifat Komponen (sebagai Komponen Utama atau
Pendukung).
6. Kesesuaian item biaya dengan Komponen (untuk jenis alokasi
anggaran Inisiatif Baru).
7. Kesesuaian item biaya dengan standar biaya (jenis alokasi
anggaran Inisiatif Baru).
8
VI. PENELAAHAN RKA-K/L (6/11)
2.b. Kriteria Subtantif dari Sisi Perencanaan
Konsistensi sasaran kinerja K/L dengan Renja K/L dan RKP
meliputi:
1. Meneliti kategori kegiatan apakah kegiatan prioritas nasional,
prioritas bidang, atau prioritas K/L.
2. Meneliti konsistensi Output dalam dokumen RKA-K/L dengan
Output yang terdapat dalam dokumen Renja K/L dan RKP.
3. Meneliti konsistensi Volume Output dalam dokumen RKA-K/L
dengan dokumen Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan.
4. Meneliti konsistensi rumusan Output dengan indikator kinerja
kegiatan-nya (dalam dokumen RKA-K/L dengan Renja K/L dan
RKP).
9
VI. PENELAAHAN RKA-K/L (7/11)
5. Hal-Hal Khusus
1. Pemblokiran
a. Alasan pemblokiran:
1) Belum ada persetujuan dari DPR terhadap rincian penggunaan
dana yang dituangkan dalam RKA-K/L. Jika terjadi hal seperti ini,
alokasi dana selain untuk belanja operasional harus diblokir.
2) Kegiatan yang belum dilengkapi data pendukung, yaitu:
• TOR (sepanjang ada perubahan substansi dari Proposal Inisiaif
Baru);
• Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
• Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/
gedung negara sebagaimana diatur pada Bab 4 dan Bab 5
berkenaan dengan pembangunan/renovasi bangunan/gedung
negara;
• Rencana Bisnis dan Anggaran BLU (RBA BLU) apabila berkenaan
dengan Satker BLU.
10
VI. PENELAAHAN RKA-K/L (8/11)
b. Pembukaan Blokir:
1) Secara umum penghapusan blokir/tanda bintang (*)
mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
tentang tata cara revisi anggaran yang berlaku.
2) Pencantuman blokir/tanda bintang (*) pada DHP RKA-K/L
yang disebabkan belum dilengkapinya dokumen
pendukung sebagaimana tersebut pada huruf b di atas,
dapat otomatis dihapuskan apabila dokumen pendukung
tersebut telah dilengkapi sebelum DIPA diterbitkan,
sehingga tidak terdapat blokir/tanda bintang (*) pada
dokumen DIPA.
11
VI. PENELAAHAN RKA-K/L (9/11)
7. Hal-Hal Khusus
2. Output Cadangan
Keadaan yang menimbulkan Output cadangan :
a. Anggaran untuk satker baru. Kegiatan yang menampung alokasi anggaran
untuk keperluan biaya operasional satker baru yang belum mendapat
persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Menteri PAN dan RB).
b. Sisa dana yang belum ditetapkan penggunaannya yang berasal dari hasil
penelaahan berdasarkan alokasi anggaran.
c. Terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja kegiatan dengan Output
yang dihasilkan, atau kurangnya relevansi antara Output dengan Suboutput/
komponen/subkomponen/detail.
Penyelesaian:
a. memindahkan alokasi anggaran pada output/Suboutput/Komponen /
Subkomponen/detail yg tidak sesuai tersebut ke ‘Output Cadangan’.
b. Alokasi anggaran pada output cadangan tersebut tidak diblokir.
c. Alokasi anggaran pada output cadangan baru bisa dilaksanakan setelah
dilakukan revisi dg berpedoman pada ketentuan tata cara revisi anggaran.
12
PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013
PENINGKATAN KUALITAS
RKA-K/L SATKER-SATKER
DITJEN DIKTI
TAHUN 2013
13
PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013
OUTPUT
Masalah : SATKER belum begitu memahami Struktur Penganggaran pd level
teknis yg dimulai dari Output
 Harus jelas dan spesifik;
 Berupa barang dan jasa;
 Mempunyai satuan yang jelas
(Sudah tersedia dalam aplikasi, sesuai usulan KL)
14
3. Standarisasi Output
NO
JENIS
OUTPUT
SATUAN
SUB OUTPUT/KOMPONEN
1.
Layanan
Perkantoran
(xxxx.994)
Bulan
Layanan
1.Komponen 001, Pembayaran Gaji dan Tunjangan
2.Komponen 002, Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan
Perkantoran
2.
Kendaraan
Bermotor
(xxxx.995)
Unit
SUBOUTPUT antara lain:
Kendaraan Pejabat Negara; Kendaraan Pejabat Eselon I;
Kendaraan Pejabat Eselon II; Kendaraan Roda 6;
Kendaraan Roda 4; Kendaraan Roda 2
3.
Perangkat
Pengolah Data
dan Komunikasi
(xxxx.996)
Unit
SUBOUTPUT antara lain:
Laptop; Komputer/PC; Printer/Printer Multiguna
Scanner/ Scanner Multiguna; Server; LCD/Proyektor;Camera/ Handycam/ CCTV;
Mesin Fotokopi/ Mesin Fotokopi Multiguna; Harddisk Eksternal;Pesawat
Telepon; Mesin PABX
Mesin FAX; Mesin Handkey
Untuk perkuliahan pakai output tersendiri 4073.061 alat pendd pendukung
pembelajaran dari RM
Utk PNBP 4078.033
4.
Peralatan
Fasilitas
Perkantoran
(xxxx.997)
Gedung/
Bangunan
(xxxx.998)
Unit
SUBOUTPUT antara lain:
Meubelair; Lift; Genzet; Lemari berkas; Brankas; AC;Mesin
Penghancur Kertas
M2
Mrp output insidentil, apabila ada pengadaan tanah dlm rangka
pembngn gedung, maka tanah sebagai komponen dlm output gedung
5.
M’
Utk yg perkuliahan diusahakan output tersendiri 4073.064 RM
PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013
PERUNTUKAN KOMPONEN
Masalah : Masih ditemukan dalam RKA-KL adanya kegiatan Tusi dalam
komponen 002
(Komponen 002) hanya digunakan untuk Kegiatan pada Belanja
Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan
 Kebutuhan sehari-hari perkantoran: Atk, surat kabar, satpam, cs,
pramubakti, sertifikat tanah, PBB;
 Langganan Daya Jasa : listrik, air, gas, denda, pos giro, telek, internet,
bandwith, sewa2: gedung, kendaraan, fotocopy
 Pemeliharaan Kantor: gedung, jaringan, sarana kantor, kendaraan;
 Penggantian brg Inventaris: peg baru atau lama, peg lama maks 10%
jmlh peg
 Pembayaran terkait oprs kantor: honor oprs satker, bhn makanan,
pemeriksaan keshtn, pakaian dinas, perjln kosults/koord, pelantikan.
16
PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013
PERUNTUKAN KOMPONEN
Masalah : Output dengan Komponen tidak relevan/tidak ada kaitannya
 Saat ini ada sebagian komponen input digunakan untuk menampung kegiatan2
di masing-masing fakultas sehingga belum mencerminkan cara pencapaian
Output.
Output
 Contoh : Peraturan dibidang penganggaran
• Komponennya adalah hal-hal yg dilakukan agar terwujudnya peraturan
dibidang penganggaran tersebut.
• Rapat pengumpulan bahan konsep/draft
• pembahasan draft
• finalisasi draft
• Kalo ada perjalanan dinas, harus terkait dengan upaya penyelesaian
peraturan tersebut.
17
PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013
AKUN
Masalah : Masih ditemukan penggunaan Akun dalam RKA-KL yg tidak sesuai
BAS
 Mengacu pada Bagan Akun Standar sesuai PMK No.91 Tahun 2007;
 Paket Fullboard dan Uang Harian masuk ke dalam akun Belanja Barang
Non Operasional Lainnya;
18
PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013
PENERAPAN BAGAN AKUN STANDAR
Masalah : Pemindahan Belanja Vakasi dari belanja pegawai (51) ke belanja
barang (52) , tapi uangnya tetap di 51, yg pindah hanya kegiatannya saja.
BELANJA BARANG (BB)
a. BB Operasional: oprs kantor, seragam dinas, honor oprs satker
b. BB Non Operasional :
1. Belanja Bahan
2. BB Transito
3. Vakasi
4. Honor yg terkait output
19
PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013
HONOR-HONOR TERKAIT TUSI
Masalah : Banyak ditemukan pencantuman item2 honor yang tidak ada di
Standar Biaya
 Honor harus disesuaikan dengan nomenklatur dalam Standar Biaya
(SB), tidak dapat ditambah-tambah baik besaran maupun itemnya.
 Honor2 yang terkait dengan tupoksi tidak diperbolehkan, baik tupoksi
satker, atau tupoksi pekerjaan itu sendiri (mis: honor entry data).
 Besaran honor maupun jenis honor harus mengacu pada Standar Biaya,
bila di Standar Biaya tidak tercantum berarti suatu jabatan tidak bisa
diberikan honor (misalnya ketua /wakil ketua jurusan, Ka Prodi, Ka
Lemlit).
20
PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013
HONOR OUTPUT KEGIATAN
Masalah : Sering ditemukan kegiatan di RKA-KL menggunakan honor Tim,
padahal yang dimaksud adalah honor kepanitiaan
Kriteria Penyediaan Honor Tim
 Mempunyai output jelas dan terukur;
 Tidak bersifat terus menerus, prioritas, dan diluar jam kerja;
 Merupakan perangkapan tusi di samping tugas pokoknya sehari-hari;
 Bersifat koordinatif dan harus melibatkan satker/org lain;
 Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;
 Struktur keanggotaannya harus sesuai dengan Standar Biaya (SB).
Kriteria pembayaran honor panitia kegiatan
• Sasaran utama kegiatan berasal dari luar Es I penyelenggara/masyarakat
• Jumlah panitia maksimal 10% dari jml Peserta
21
PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013
PENCANTUMAN DETAIL DALAM RKA-KL
Masalah : Sering terjadi saat penggabungan file seluruh Satker, terjadi selisih
Agar hal tersebut tidak terulang agar diperhatikan hal2 berikut:
 Akun harus ada isian detailnya;
 Cara pengisian Loan harus benar (RK, PL, Netto, Bruto)
 Dana pendamping harus dicantumkan juga data-data loannya;
 Perhatikan kode lokasi dan kode KPPN harus benar;
 Perhatikan Kewenangan Pusat/Daerah;
 Sumber pendanaan harus benar (RM, RMP, PLN, PNBP, PDN);
 Perhatikan susunan pencantumannya dalam RKAKL (Output, Sub
Output, Komponen, Sub Komponen.)
22
PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013
PENGALOKASIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
Masalah : Penggunaan Akun Bansos tidak pada tempatnya
PMK NOMOR 81 /PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada K/L
PASAL 3
1) Anggaran bel Bansos dialokasikan dalam APBN berdasarkan ketentuan
mengenai penyusunan dan penelaahan RKAKL.
2) Pengalokasian Bansos dipisahkan dari unsur biaya operasional Satker
penyelenggara, biaya pencairan dan penyaluran Bansos serta biaya yg
timbul dlm rangka pengadaan Brg & Jasa.
3) Biaya2 sebagaimana dimaksud di atas dialokasikan di Bel Barang.
23
PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013
BELANJA BANTUAN SOSIAL
Kewenangan PA, Kuasa PA, dan PPK dalam pengelolaan BANSOS :
a. PA berwenang menetapkan Pedoman Umum pengelolaan dan
pertanggung jawaban BANSOS;
b. KUASA PA, berwenang menetapkan Juknis pengelolaan Bansos dan
mengesahkan SK penerima Bansos;
c. PPK, berwenang melakukan proses seleksi, penentuan dan
penetapan SK penerima Bansos, melakukan perikatan dgn pihak ke3, dan melaksanakan pembayaran.
PMK NOMOR 81 /PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada K/L
Pasal 6
24
PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013
PENGALOKASIAN BOPTN
Dasar Hukum :
1. Permendikbud No. 58 Tahun 2012 Tentang BOPTN yang diselenggaran Oleh Pemerintah
2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOPTN ; Dirjen Dikti 20 September 2012
Menimbang :
• Untuk meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan pendidikan
yang sesuai standar pelayanan minimum
• Untuk menjaga kelangsungan proses belajar mengajar di perguruan
tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan pelayanan
minimal
25
PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013
PENGALOKASIAN BOPTN
BOPTN tidak dipergunakan untuk
a. Belanja Modal dalam bentuk investasi fisik ( gedung dan Peralatan)
b. Tambahan insentif mengajar untuk PNS
c. Tambahan insentif dan Honor untuk tenaga adm, dan
d. Kebutuhan operasional untuk manajemen
Kondisi Saat ini :
• Output yg digunakan beragam
• Penggunaan BOPTN masih sangat umum
Kedepan perlu adanya penyeragaman Output terkait dengan kegiatan2 BOPTN
26
PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013
PENGGUNAAN OPTIMALISASI
OPTIMALISASI :
Hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan
kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai
a. Antar Kegiatan dalam satu Program dan satu Satker dan/atau pergeseran antar Kegiatan
dan antar Satker dalam satu Program, serta digunakan untuk hal-hal yang bersifat
prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda;
b. pergeseran dalam Keluaran yang sama atau antar Keluaran dalam satu Kegiatan dan satu
Satker sebagaimana dimaksud di atas berupa:
1. Pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran termasuk dalam rangka
adendum kontrak sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak; dan/atau
2. Penyediaan anggaran untuk persiapan pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran
berikutnya.
27
PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013
PENGGUNAAN OPTIMALISASI
1. Kegiatan lain yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat
ditunda sebagaimana dimaksud di atas harus dilengkapi surat pernyataan yang
ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I
Kementerian/Lembaga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2.
Biaya persiapan pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran berikutnya
sebagaimana dimaksud di atas meliputi antara lain biaya pengumuman lelang,
pengadaan dokumen lelang, dan penyelenggaraan lelang untuk paket-paket pekerjaan
yang akan dikontrakan pada tahun 2014 dan telah dialokasikan anggarannya di dalam
RKA-K/L Tahun Anggaran 2014.
3.
Biaya persiapan pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran berikutnya
sebagaimana dimaksud di atas dituangkan dalam Komponen baru pada Keluaran yang
menghasilkan optimalisasi.
28
PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013
PENGGUNAAN OPTIMALISASI
KRTITERIA PENGGUNAAN OPTIMALISASI DAN SISA SWAKELOLA
1. Prioritas : kegiatan prioritas nasional dan/atau kebijakan prioritas pemerintah yg telah
ditetapkan yg merupakan penugasan atau menjadi t. jawab K/L yg bersangkutan dalam
rangka menambah vol keluaran atau percepatan pencapaian kinerja.
2. Mendesak : kegiatan2 yg harus segera dilaksanakan sbg akibat adanya kebijakan
pemerintah yg ditetapkan dgn peraturan perundang2an paling rendah setingkat
Peraturan Menteri dan belum direncanakan sebelumnya.
3. Kedaruratan : kegiatan2 yg harus segera dilaksanakan sbg akibat adanya bencana atau
keadaan kahar dan belum direncanakan sebelumnya.
4. Yg tidak dapat ditunda : Kegiatan2 yg harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan
akan menimbulkan biaya yg lebih besar dan belum direncanakan sebelumnya.
29
PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013
PEMBLOKIRAN
Masalah : Satker masih banyak yg belum memahami kenapa anggaran di
blokir
Alasan pemblokiran :
• Belum ada persetujuan DPR terhadap rincian penggunaan dana (kecuali
untuk belanja operasional)
• Kegiatan belum dilengkapi:
a. TOR
b. SPTJM
c. Belum ada Perhitungan Kementrian PU untk pembagunan gedung
baru atau renovasi gedung
d. RBA untuk Satker BLU
30
PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013
PEMBLOKIRAN (TOR & RAB)
Batas waktu buka Blokir : Akhir Maret 2013
Dalam hal terdapat paket pekerjaan yg alokasi anggarannya di
Blokir/dibintang akibat belum dilengkapinya TOR/RAB dan sampai akhir
bulan Maret 2013 KPA tidak melengkapi dokumen yang disyaratkan, alokasi
anggaran yang di blokir tersebut tidak dapat digunakan sampai dengan
akhir tahun anggaran 2013
31
PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013
REVIS RM & PNBP
Batas waktu Revisi : 11 Oktober 2013
Batas Waktu Revisi PNBP : Sampai akhir tahun
• Agar kegiatan yang direvisi bisa dilaksanakan pada tahun berkenaan
maka Satker diminta untuk mengusulkan revisi sebelum batas waktu
revisi berakhir.
• Khusus untuk Revisi Pagu PNBP disarankan agar mengajukan revisi
paling lambat awal Nopember agar pelaksanaan kegiatan masih tersedia
waktu yang cukup
32
PENINGKATAN KUALITAS RKA-KL 2013
PAGU MINUS
Masalah : Pagu Minus
- Belanja Pegawai
- Belanja Modal
 Kurangnya Koordinasi antara Bagian Perencanaan dgn keuangan
 Kurangnya nya Koordinasi dgn Unit Es I Induk
 Solusi
 Tingkatkan Koordinasi dgn unit terkait
 Update data setiap saat
33
DOKUMEN PENDUKUNG RKA-KL
1. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
2. RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
3. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
4. RKA YANG TELAH DISETUJUI OLEH KOMISI X DPR RI
5. DAFTAR ALOKASI ANGGARAN PER SATKER, PER KEGIATAN,
SUMBER DANA DAN BELANJA OPERASIONAL
6. RBA DAN IKHTISAR RBA BAGI SATKER BLU
7. DATA PENDUKUNG TAMBAHAN
34
DOKUMEN PENDUKUNG
PENGADAAN
TANAH
•
•
•
•
Rekomendasi/ijin prinsip perencanaan
dari Pemda setempat;
Status kepemilikan tanah;
Informasi harga tanah/NJOP dari kantor
PBB setempat
Keterangan dari Camat setempat apabila
harga tanah lebih besar dari NJOP.
35
DOKUMEN PENDUKUNG
PEMBANGUNAN
GEDUNG/RUMAH
NEGARA
•
•
•
•
Status kepemilikan tanah;
Ijin prinsip pembangunan gedung dari Pemda;
Data formasi pegawai;
Surat dari Kementerian Pekerjaan
Umum/Dinas PU setempat terkait perhitungan
kebutuhan biaya pembangunan gedung negara
atau sejenisnya.
36
DOKUMEN PENDUKUNG
RENOVASI
BANGUNAN
NEGARA DI DALAM
NEGERI
PENGADAAN
KENDARAAN
DINAS
•Surat dari Kementerian
Pekerjaan Umum/Dinas PU
setempat terkait perhitungan
kebutuhan biaya renovasi gedung
negara atau sejenisnya.
•SK penetapan MenPAN tentang
pembentukan satker baru;
•Surat keterangan, berita acara
penghapusan kendaraan.
37
VII. PENGESAHAN DIPA
Untuk menjamin pelaksanaan pengesahan DIPA TA 2013 akan dilaksanakan
secara terpusat pada DJA, dengan tujuan:
1. Menyederhanakan proses dalam pengurusan RKA-K/L dan DIPA termasuk
penyelesaian revisi anggaran (simplify the process).
2. Adanya jaminan integritas dan validitas data anggaran (single database).
3. Adanya pemusatan layanan kepada K/L (single point of contact).
Dengan tetap menjaga sisi governance meliputi : akuntabilitas, transparansi dan
check and balance.
38
39

similar documents