PAPARAN-PMK-REVISI-2011 DAN BERMUTU 10 MEI

Report
Pokok-pokok Pengaturan
dalam PMK tentang Tata Cara Revisi Anggaran
Tahun Anggaran 2011
(PMK No. 49/PMK.02/2011, tanggal 17 Maret 2011)
Direktorat Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan - Tahun 2011
TOPIK PEMBAHASAN:
1.
Restrukturisasi Organisasi
Kemdiknas;
2.
Review RKAKL TA 2011;
3.
Data Pendukung;
4.
Revisi Anggaran.
Restrukturisasi Organisasi
Kemdiknas
DASAR HUKUM RESTRUKTURISASI ORGANISASI:


Peraturan Presiden No.67 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;
Peraturan Mendiknas No.36 Tahun 2010
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kementerian Pendidikan Nasional.
DAMPAK RESTRUKTURISASI:
 Review
Output ----> sesuai
TUPOKSI baru;
 Revisi
Anggaran ----> harus
mendapatkan persetujuan DPR;
REVIEW RKA-KL TA 2011:
1.
Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Inpres No.7 Tahun 2011 tentang
Penghematan Belanja KL TA 2011 disebutkan agar:

Membatasi perjalanan dinas, kecuali perjalanan
dinas yg benar-benar penting dan mendesak.

Membatasi penyelenggaraan rapat, rapat kerja,
seminar, workshop, dan konsinyering di luar
kantor.
2.
Bantuan Sosial
Yang diprioritaskan sebagai penerima
manfaat bansos adalalah siswa/mahasiswa,
sekolah/PT, pendidik/dosen, masyarakat,
bukan untuk biaya personel pengelola
(honorarium) dan/atau untuk pelatihan yang
tidak relevan.

Proses seleksi dan penetapan penerima
bansos TA 2012 sebaiknya dilakukan pada
tahun 2011 agar pelaksanaan bansos tidak
melebihi tahun anggaran.
3.



Konsultan
Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang
keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir
(brainware).
Utamakan pengembangan SDM/pegawai;
Kualifikasi teknis konsultan harus jelas;
Output konsultan harus terukur dan tidak dibayar selama
12 bulan.
Data Pendukung
Penyusunan RKA-KL
DATA PENDUKUNG PENYUSUNAN RKA-KL:
1.
2.
3.
4.
5.
Kerangka Acuan Kerja (KAK);
Rincian Anggaran Biaya (RAB);
Surat Pertanggungawaban Mutlak (SPTJM);
Referensi Harga;
Cth. peralatan, buku, sewa, ATK, dll.
Perhitungan biaya dari instansi teknis, Misalnya,
untuk pembangunan gedung, rehabilitasi dan
renovasi, termasuk untuk bantuan sosial
(swakelola/kontraktual).
dll.
REVISI ANGGARAN
PMK No.49/PMK.02/2011 tentang Tata
Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran
2011
KEWENANGAN PENYELESAIAN REVISI ANGGARAN
Badan
Anggaran
DPR RI
KEWENANGAN
Komisi
Menteri
Keuangan
DJA
PEMERINTAH
DJPBN
KPA
1. Pendahuluan
1) UU No. 10 Tahun 2010 ttg APBN TA 2011 :
a. Dasar Hukum Revisi
Anggaran
 Pasal 22 : Perubahan/pergeseran
 Pasal 23 : Penggunaan Hasil Optimalisasi
Ditetapkan oleh Pemerintah.
2) Perpres No. 26 Tahun 2010 ttg RABPP TA 2011:
 Pasal 2 : Perubahan/pergeseran
Ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
1) Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan
prioritas kebutuhan;
b. Tujuan Revisi
Anggaran
2) Mempercepat pencapaian kinerja;
3) Meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan
optimalisasi penggunaan anggaran yang
terbatas.
13
2. RUANG LINGKUP REVISI ANGGARAN
Ruang Lingkup
1
2
3
Perubahan rincian anggaran
yang disebabkan penambahan
atau pengurangan pagu
anggaran belanja termasuk
pergeseran rincian anggaran
belanjanya.
10 jenis revisi
Perubahan atau pergeseran
rincian anggaran belanja
dalam hal pagu anggaran
tetap.
24 jenis revisi
Perubahan/ralat karena
Kesalahan Administrasi.






Pada level APBN;
Pada level Bagian Anggaran;
Pada level Program;
Pada level Kegiatan;
Pada level Keluaran (output);
Pada level Satuan Kerja.






Pada level APBN;
Pada level Bagian Anggaran;
Pada level Program;
Pada level Kegiatan;
Pada level Keluaran (output);
Pada level Satuan Kerja.
 Pada level Satuan Kerja;
 Pada level Eselon I;
 Pada level K/L.
13 jenis revisi
14
3. Batasan Revisi Anggaran
Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang :
TIDAK MENGURANGI ALOKASI ANGGARAN UNTUK:
a. Biaya Operasional Satker kecuali unt
memenuhi Biaya Operasional pada
Satker lain;
b. Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan kecuali unt memenuhi tunjangan
profesi dan tunjangan kehormatan pada
Satker lain;
c. Kebutuhan pengadaan bahan makanan
untuk tahanan/narapidana kecuali untuk
memenuhi kebutuhan pengadaan bahan
makanan untuk tahanan/narapidana
pada Satker lain;
d. Pembayaran berbagai tunggakan;
e. Kegiatan yg bersifat multiyears; dan/atau
f. Paket pekerjaan yg sudah dikontrakkan/
direalisasikan dananya shg menjadi
minus.
TIDAK MENGUBAH SASARAN
KINERJA:
a. Mengurangi volume keluaran
(output) Kegiatan Prioritas
Nasional dan/atau Prioritas
Bidang; atau
b. Mengurangi spesifikasi
Keluaran (output).
15
4. Kewenangan Penyelesaian Revisi Anggaran dan Proses Bisnis Revisi Anggaran
DPR RI
Badan
Anggaran
KEWENANGAN
Komisi
Menteri
Keuangan
DJA
PEMERINTAH
DJPBN
KPA
16
4a. Revisi Anggaran yang merupakan kewenangan DPR RI
1. Tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri Baru setelah APBN
Tahun Anggaran 2011 ditetapkan;
2. Pergeseran anggaran antarprogram selain untuk memenuhi kebutuhan biaya
operasional;
3. Pergeseran anggaran antarkegiatan yang tidak berasal dari hasil optimalisasi;
4. Pergeseran rincian anggaran belanja yang mengakibatkan perubahan hasil
(outcome) Program;
5. Penggunaan anggaran yang harus mendapat persetujuan DPR-RI terlebih dahulu;
6. Pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh DPR-RI termasuk
pencairan blokir yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan/penggunaannya;
7. Pergeseran rincian anggaran belanja yang digunakan untuk Program/Kegiatan yang
tidak sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR (kesimpulan
rapat kerja dalam rangka APBN).
4a. Proses Bisnis Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR RI
K/L
(Eselon I sbg
KPA)
Usul Revisi
RKA-K/L
1
2
DJA
Proses penelaahan unt menilai :
 Substansi revisi, alasan atau dasar
kebijakan;
 Kepatuhan thd penerapan standar biaya
dan kewajaran unit cost;
 Relevansi dgn pencapaian sasaran kinerja.
3
Dokumen
pendukung
4
5
Penetapan Surat
Pemberitahuan
Penolakan Revisi
RKA-K/L
Setuju?
No
Yes
No
8a
No
Setuju?
7
DPR
Yes
Penetapan Revisi
RKA-K/L
8b
DJPBN
Yes
Setuju?
6
Menkeu
4b. Revisi Anggaran yang merupakan kewenangan Menteri Keuangan
1.
Penggunaan hasil Optimalisasi pada tahun anggaran yang sama
untuk kegiatan lain yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan
atau yang tidak dapat ditunda;
2.
realokasi rincian anggaran belanja tanggap darurat bencana dari
satuan kerja pusat kepada satuan kerja di daerah atau sebaliknya
dan/atau antarsatker dalam rangka penanganan tanggap darurat
bencana.
4b. Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Menkeu
K/L
(Eselon I
sbg KPA)
Usul Revisi
RKA-K/L
1
DJA
2
3
Dokumen
pendukung
Proses penelaahan unt menilai :
 Substansi revisi, alasan atau dasar
kebijakan;
 Kepatuhan thd penerapan standar
biaya dan kewajaran unit cost;
 Relevansi dgn pencapaian sasaran
kinerja.
4
5
Penetapan Surat
Pemberitahuan
Penolakan Revisi
RKA-K/L
6a
Setuju?
No
Yes
No
DJPBN
6b
Penetapan
Revisi RKA-K/L
Yes
Setuju?
6
Menkeu
4c. Revisi Anggaran yang merupakan kewenangan Direktur Jenderal Anggaran
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN;
Lanjutan pelaks. Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN;
Percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN;
Penerimaan HLN/HDN setelah UU APBN TA 2011 ditetapkan yang diterima oleh
Pemerintah c.q. Kem. Keuangan dan dilaksanakan oleh K/L/Pemda/BUMN/BUMD;
Pengurangan alokasi PHLN dan/atau PHDN;
Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk
PTN bukan Satker Badan Layanan Umum (BLU);
Perubahan parameter dalam penghitungan subsidi.
Pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 (Belanja Lainnya) ke BA K/L;
Pengurangan volume keluaran dalam satu keluaran/satu Kegiatan/satu Satker;
Penambahan atau pengurangan volume keluaran antarsatuan Kerja sepanjang
dalam kegiatan yang sama dan digunakan untuk keluaran yang sama;
Perubahan kurs sepanjang perubahan tsb terjadi setelah kontrak ditandatangani;
Pencairan blokir (*) yang dicantumkan oleh Direktur Jenderal Anggaran;
Penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur serta
rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun 2010.
Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi sbgm dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(4) huruf i sampai dengan huruf m.
4c. Revisi Anggaran pada DJA
K/L
(Eselon I
sbg KPA)
1
Usul Revisi
RKA-K/L
DJA
2
3
Dokumen
pendukung
7
Proses penelaahan unt menilai :
 Substansi revisi, alasan atau dasar
kebijakan;
 Kepatuhan thd penerapan standar
biaya dan kewajaran unit cost;
 Relevansi dgn pencapaian sasaran
kinerja.
4
5 hari
kerja
5
Penetapan Surat
Pemberitahuan
Penolakan Revisi
RKA-K/L
Cetak DIPA
Revisi
Setuju?
No
ADK
RKA-KL
Yes
6a
8
Penetapan Revisi
RKA-K/L
6b
Pengesahan
DIPA Revisi
9
DJPBN
22
4d. Revisi Anggaran yang merupakan kewenangan Direktur Jenderal Perbendaharaan
1. Penerimaan hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah UU APBN TA 2011
ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh
Kementerian Negara/Lembaga;
2. Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk
Satker BLU;
3. Pergeseran antarprogram dalam satu Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan
Biaya Operasional;
4. Pergeseran antarjenis belanja dalam satu Kegiatan;
5. Pergeseran dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas
Pembantuan dan Urusan Bersama, atau dalam satu provinsi untuk kegiatan dalam
rangka Dekonsentrasi;
6. Pergeseran antarprovinsi/kabupaten/kota untuk memenuhi Biaya Operasional yang
dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di
daerah;
7. Pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari
PNBP;
8. Perubahan rincian belanja sbg akibat dari penyelesaian tunggakan tahun yang lalu
sepanjang dlm Program yang sama, dananya masih tersedia dan tidak mengurangi
Sasaran Kinerja;
9. Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi sbgm dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(4) huruf a sampai dengan huruf h.
4d. Revisi Anggaran pada KP DJPBN/Kanwil DJPBN
KPA
1
melakukan
Revisi RKASatker
2
Cetak DIPA
Revisi
3
DJPBN
ADK RKASatker
Dokumen
pendukung
4
7
melakukan
penelaahan
5
Cetak POK
Penetapan Surat
Pemberitahuan
Penolakan Revisi
DIPA
No
Setuju?
Yes
6
5 hari
kerja
Pengesahan
DIPA Revisi
24
4e. Revisi Anggaran yang merupakan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran
1. Penambahan volume keluaran dalam satu keluaran dan/atau antarkeluaran dalam
satu Kegiatan dan satu Satker;
2. Pergeseran antarkomponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
3. Pergeseran antarkomponen dalam satu Keluaran (Output) sepanjang tidak
menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada;
4. Pergeseran antarkomponen dan antarkeluaran (Output) dalam satu Kegiatan.
4e. Revisi Anggaran pada Satuan Kerja oleh KPA
KPA
melakukan
perubahan RKASatker sesuai
dengan
kewenangannya
1
DIPA
berubah?
2
Cetak
POK
No
ADK RKASatker
Yes
6
Cetak DIPA
Revisi
Cetak POK
5
3
Pengesahan
DIPA Revisi
4
2a
ADK RKASatker
DJPBN
5 hari
kerja
26
5. Batas Akhir Pengajuan Usul Revisi Anggaran TA 2011
1.
Batas akhir pengajuan revisi anggaran untuk APBN TA 2011 adalah :
a. tanggal 14 Oktober 2011, untuk Revisi Anggaran pada Direktorat
Jenderal Anggaran;
b. Tanggal 28 Oktober 2011, untuk Revisi Anggaran pada Kantor
Pusat/Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2.
Pengajuan revisi anggaran untuk PNBP, Kredit Ekspor, HLN, HDN
dan/atau BA BUN mengikuti batas waktu penyampaian SPM sbgm
diatur dalam ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun
anggaran.
3.
Pada saat pengajuan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dan 2, seluruh dokumen telah diterima secara lengkap
termasuk surat persetujuan dari Menteri Keuangan dan/atau DPR RI.
6. Hal-hal Khusus
a. Dalam hal terdapat paket pekerjaan yang alokasi anggarannya diblokir/dibintang
sebagai akibat belum dilengkapi TOR/RAB/dokumen pendukung terkait lainnya
dan alokasi anggaran yang belum jelas peruntukannya, apabila sampai dengan
akhir bulan Juni 2011 KPA tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, maka
alokasi anggaran yang diblokir tersebut tidak dapat digunakan sampai dengan
akhir tahun anggaran 2011.
b. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mempercepat proses revisi, dalam
hal usulan revisi anggaran yang diajukan K/L meliputi 2 kewenangan
(kewenangan DJA dan DJPBN), maka penyelesaiannya dilakukan oleh Ditjen
Anggaran sekaligus.
c. Dalam hal terjadi perubahan rumusan Keluaran (Output) krn adanya perubahan
tupoksi unit atau penugasan, atau dalam hal terjadi reorganisasi dan/atau
dalam rangka penyempurnaan rumusan nomenklatur yang mengakibatkan
perubahan rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, IKU, Fungsi, IKK dan
rumusan yang lainnya, maka usulan perubahan diajukan kepada DJA.
7. Penutup
a. Dalam rangka memperoleh data yang akurat, Direktorat Jenderal Anggaran dan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemutakhiran data anggaran
(rekonsiliasi) berdasarkan revisi DIPA yang telah disahkan paling sedikit 3 (tiga)
bulan sekali.
b. Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 juga dilakukan
dalam hal terjadi:
1) Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2011;
2) Penerapan penggunaan hasil optimalisasi anggaran belanja dan
pemotongan pagu belanja (Reward and Punishment);
3) Instruksi Presiden tentang penghematan Anggaran; dan/atau
4) Kebijakan pemerintah lainnya.
c. Ketentuan teknis pelaksanaan Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini apabila diperlukan
ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal
Perbendaharaan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan
kewenangannya.
ALOKASI DANA PROGRAM BERMUTU TAHUN 2008 S.D. 2011 PADA KEMDIKNAS
ALOKASI PROGRAM BERMUTU
PER UNIT/PROGRAM
ALOKASI PROGRAM BERMUTU
PER KATEGORI
ALOKASI DANA PROGRAM BERMUTU TAHUN 2008 S.D. 2011 PADA KEMDIKNAS
ALOKASI PER UNIT/PROGRAM….. (1)
(juta rupiah)
UNIT/PROGRAM/KEGIATAN
2008
2009
2010
2011
TOTAL
DITJEN PMPTK
88.156 275.497 475.602 96.453 935.708
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
88.156 275.497 475.602 96.453 935.708
0017PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
11.557
28.693
36.957
77.207
2402PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM TENDIK
7.457
0
0
7.457
44.142
0
0
44.142
2395PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN INSTITUSI PENJAMIAN MUTU PENDIDIKAN
0 186.089 388.433
574.522
2396PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU PENGEMBANG PENATARAN GURU
0
14.047
32.457
46.504
25.000
28.000
17.755
70.755
PENINGKATAN MUTU PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMBINAAN
2410 DIKLAT
0
8.715
0
8.715
2574PERCEPATAN PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI PENDIDIK
0
9.953
0
9.953
2394PENINGKATAN MUTU DAN PROFESIOANLISME GURU
2398PENINGKATAN MUTU PROFESI PENDIDIK PENDIDIKAN DASAR DAN LUAR BIASA
4001PENINGKATAN LAYANAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENINGKATAN LAYANAN PENDIDIKAN UNTUK JENJANG PAUD, DIKDAS, DIKMEN,
4003 DIKTI
1.019
1.019
4.372
4.372
4004PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KEPENDIDIKAN
5.951
5.951
85.111
85.111
4005PENINGKATAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
ALOKASI DANA PROGRAM BERMUTU TAHUN 2008 S.D. 2011 PADA KEMDIKNAS
LANJUTAN ALOKASI PER UNIT/PROGRAM….. (2)
(juta rupiah)
UNIT/PROGRAM/KEGIATAN
2008
2009
2010
2011
TOTAL
DITJEN DIKTI
20.000
27.426
35.997 36.909 120.332
PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI
20.000
27.426
35.997 36.909 120.332
20.000
26.429
35.000 34.930 116.359
0
997
997
1.979
3.973
BALITBANG
0
32.460
37.647
7.637
77.744
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
0
32.460
37.647
7.637
77.744
PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA, STATISTIK DAN
0094 INFORMASI
0
11.119
8.271
19.390
PENGEMBANGAN/PENYELENGGARAAN/FASILITASI STANDARISASI KOMPETENSI DAN
0101 SERTIFIKASI
0
6.653
12.317
18.970
2435PENGEMBANGAN SISTEM PENGUJIAN PADA JALUR FORMAL DAN NON FORMAL
0
11.628
9.817
21.445
2439PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL
0
3.060
7.242
10.302
2386PEMBINAAN KETENAGAAN PERGURUAN TINGGI
2311PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS UNIT DASAR *)
2028PENYEDIAAN INFORMASI UNTUK PERUMUSAN KEBIJAKAN NASIONAL
5.857
5.857
2029PENYEDIAAN INFORMASI HASIL PENILAIAN PENDIDIKAN
1.780
1.780
ALOKASI DANA PROGRAM BERMUTU TAHUN 2008 S.D. 2011 PADA KEMDIKNAS
LANJUTAN ALOKASI PER UNIT/PROGRAM….. (3)
(juta rupiah)
UNIT/PROGRAM/KEGIATAN
2008
2009
2010
2011
TOTAL
SEKRETARIAT JENDERAL KEMDIKNAS
406
406
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TENAGA TEKNIS
LAINNYA KEMDIKNAS
406
406
406
406
DITJEN PENDIDIKAN DASAR
1.148
1.148
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
1.148
1.148
1.148
1.148
1986PENYEDIAAN DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN
PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PTK YANG KOMPETEN
3999 UNTUK JENJANG DIKDAS
TOTAL
0
0
0
108.156 335.383 549.246 142.553 1.135.338
ALOKASI DANA PROGRAM BERMUTU TAHUN 2008 S.D. 2011 PADA KEMDIKNAS
ALOKASI PAGU BERMUTU PER KATEGORI
(dalam
KATEGORI
SATKER
RENCANA
2008 s.d.
2013
2
3
4
ALOKASI
%
RKAKL
ALOKASI
2008 s.d. 2011
$)
SISA
%
SISA
6
7=(4-5)
8
NO.
1
1
2
3
4
Accreditational Incentive Grants
Distance Learing Development Grants
Traingng, Workshop and Incremental
Operating Costs under Part 2.2 (b) of the
Project
Working Group Grants
DIKTI
5
7.700.000
5.647.955
73
2.052.045
27
7.700.000
5.647.955
73
2.052.045
27
0
100
4.200.000
1.138.715
27
3.061.285
73
4.200.000
1.138.715
27
3.061.285
73
27.500.000
33.382.974
121
(5.882.974)
(21)
LPMP
21.222.000
26.342.946
124
(5.120.946)
(24)
P4TK
6.278.000
7.040.027
112
(762.027)
(12)
56.900.000
45.285.625
80
11.614.375
20
56.900.000
45.285.625
80
11.614.375
20
DIKTI
LPMP
ALOKASI DANA PROGRAM BERMUTU TAHUN 2008 S.D. 2011 PADA KEMDIKNAS
Lanjutan alokasi per kategori …….
NO.
KATEGORI
SATKER
RENCANA
2008 s.d. 2013
1
2
3
4
5 Consultans' Servicise
5
SISA
%
SISA
6
7=(4-5)
8
10.700.000
547.999
679.680
8.229.172
344.000
115.745
7.242.753
346.661
649.687
4.955.636
905.102
20.000
68
63
96
60
263
17
3.457.247
201.338
29.993
3.273.536
(561.102)
95.745
32
37
4
40
(163)
83
PUSPENDIK
403.830
75.613
19
328.217
81
PUSLITJAK
379.574
290.054
76
89.520
24
29.700.000
4.497.617
25.493.846
3.888.480
86
86
4.206.154
609.137
14
14
BAN-PT
UT
PROFESI
BINDIKLAT
TENDIK
PSP
2.076.000
425.532
7.959.447
5.449.300
1.406.582
3.119.300
1.876.968
320.013
7.280.942
4.306.540
1.807.490
2.095.950
90
75
91
79
129
67
199.032
105.519
678.505
1.142.760
(400.908)
1.023.350
10
25
9
21
(29)
33
PUSPENDIK
2.595.754
2.423.992
93
171.762
7
PUSLITJAK
2.170.468
1.300.000
1.300.000
1.493.471
0
0
69
0
0
676.997
1.300.000
1.300.000
31
100
100
138.000.000
118.191.868
86
19.808.132
14
BAN-PT
PROFESI
BINDIKLAT
TENDIK
PSP
6 Training, Workshops, Fellowship and
incremental Operating Costs other than
under
ALOKASI
%
RKAKL
ALOKASI
2008 s.d. 2011
DIKTI
7 Unallocated
TOTAL
Catatan : Berdasarkan AWP tanggal 09 Pebruari 2010
ALOKASI DANA PROGRAM BERMUTU TAHUN 2008 S.D. 2011 PADA KEMDIKNAS
CATATAN :
1. PADA ALOKASI PER KATAGORI, ADA BEBERAPA YANG
MINUS (-). HAL INI KARENA DANA YANG SUDAH
DIALOKASIKAN PADA RKAKL TIDAK SEMUA
TERREALISASI, SHINGGA AKUMULASI PAGU PADA
RKAKL MENJADI LEBIH BESAR DARI PAGU TOTAL PER
KATEGORI.
2. HAL INI AGAR PENYUSUNAN ANNUAL WORK PLAN
(AWP) SELANJUTNYA LEBIH MEMPERHATIKAN
REALISASI ANGGARAN
3. HATI-HATI TERUTAMA MENJELANG CLOSING DATE,
AGAR TOTAL ALOKASI TIDAK MELEBIHI PAGU PER
KATEGORI YANG ADA PADA LOAN AGREEMENT
TERIMA KASIH
Terima Kasih
Ditjen Anggaran
Kementerian Keuangan
Tahun 2011

similar documents