PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Report
LATAR BELAKANG
(ALUR PIKIR PENGUATAN PERENCANAAN)
KONDISI SAAT INI
KURANG
1.
•
•
•
•
•
•
2.
•
•
•
•
3.
•
•
•
•
4.
•
•
•
Transparan
Partisipatif
Akuntabel
Inovatif
TRANSPARAN
Kurang Tersosialisasi
Kurang Terbuka
Belum adanya PROTAP
Belum Terukur (spesifikasi, struktur
biaya, jumlah dan tempat)
Belum memanfaatkan Teknologi
informasi
Belum ada database perencanaan
PARTISIPATIF
Subyektifitas lebih kuat
Kurang maksimal peran stakholder
Belum seimbangnya peran Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah
Dominasi kepentingan tertentu
AKUNTABEL
Kurang efektif dan efisien
Kurang manfaat
Belum berkesinambungan (suistanable)
Ketidakjelasan asset
INOVATIF
Perencanaan belum strategis
Belum mengoptimalkan pemanfaatan
IPTEK
Belum memperhatikan faktor lingkungan
KONDISI YANG
DIINGINKAN
PROSES
Penguatan perencanaan
melalui peningkatan :
1.
Sistem Perencanaan
2.
Konsep Perencanaan
3.
Regulasi Perencanaan
4. Evaluasi Perencanaan
1.
•
•
•
•
•
1. Revisi KM no 31 tahun 2006
tentang Pedoman,
Penyusunan dan Proses
Perencanaan Perhubungan
2. PM no 3 tahun 2014 tentang
pedoman penyusunan RKA
di lingkungan Kemenhub
3. Standar Biaya Khusus
Kemenhub
4. E-planning
5. E-performance
6. Terbentuk Tim Percepatan
penyelesaian Rencana
Induk
OUTPUT/OUTCOMES
PEMBANGUNAN
OPTIMAL
•
2.
•
•
•
•
3.
•
•
•
•
4.
•
•
•
TRANSPARAN
Tersosialisasi
Terbuka
Adanya PROTAP
Terukur (spesifikasi, struktur
biaya, jumlah dan tempat)
Memanfaatkan Teknologi
informasi
Tersedianya Database
perencanaan
PARTISIPATIF
Obyektif
Peran serta stakholder
Keseimbangan peran
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
Dominasi kepentingan yang
proporsional
AKUNTABEL
Efektif dan efisien (output)
Bermanfaat (outcomes)
Berkesinambungan
Kejelasan dan kepastian asset
INOVATIF
Perencanaan strategis
Memanfaatkan IPTEK
Memperhatikan faktor
lingkungan
MAKSUD DAN TUJUAN
MAKSUD (Pasal 2)
Maksud ditetapkannya Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan ini adalah sebagai
panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian
Perhubungan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
TUJUAN (Pasal 3)
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang :
1. Tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, partisipatif, inovatif dan
akuntabel, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. AMAN Untuk Semua Pihak yang Terkait.
3
ACUAN DAN PENDEKATAN
(Pasal 4)
ACUAN PENYUSUNAN RKA (Ayat 1)
1.
2.
3.
4.
5.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Rencana Strategis Kementerian.
Rencana Induk.
Sistem Transportasi Nasional yang dijabarkan dalam Tataran Transportasi Nasional,
Tataran Transportasi Wilayah dan Tataran Transportasi Lokal.
6. Kebijakan Nasional yang ditetapkan oleh Presiden yang tertuang dalam Rencana
Kerja Pemerintah (RKP).
7. Aspirasi DPR-RI yang diusulkan pada saat Rapat Kerja dan/atau Rapat Dengar
Pendapat yang telah memenuhi kriteria perencanaan.
PENDEKATAN PENYUSUNAN RKA (Ayat 2)
1.
2.
3.
4.
Penganggaran Terpadu;.
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK).
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).
Pendekatan Bottom Up Planning dan Top Down Planning.
4
PRIORITAS PENGALOKASIAN ANGGARAN
(Pasal 6)
1. Mendukung pencapaian sasaran prioritas Pembangunan Nasional;
2. Pemenuhan kebutuhan anggaran operasional dasar : gaji, honorarium dan
tunjangan, operasional dan pemeliharaan perkantoran.
3. Penyediaan dana pendamping/local cost.
4. Kegiatan lanjutan/penyelesaian pembangunan.
5. Kegiatan kontrak tahun jamak/multiyears.
6. Pelayanan keperintisan.
7. Pembangunan fasilitas keselamatan transportasi.
8. Pertimbangan politis : pembangunan KTI, Daerah Rawan Bencana,
Kawasan Tertinggal, Terdepan dan Terluar.
9. Pelaksanaan Inpres-Inpres dalam rangka percepatan pembangunan
wilayah.
10. Pembangunan Sumber Daya Manusia.
11. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Inovasi Bidang
Perhubungan.
5
PROSES/TAHAPAN PENYUSUNAN
RKA
6
TIMELINE PENYUSUNAN RKA
Penelitian Alokasi
Anggaran
Trilateral
Meeting
Nota Keuangan
Alokasi
Pagu Anggaran
Anggaran
Pagu
Kebutuhan
Januari Maret
April
Mei
Juli
November
Agustus’
Oktober
Koordinasi di
Pemerintah
Propinsi
Pagu Indikatif
Musrenbangnas
Penelitian Pagu
Anggaran
Terbit DIPA
Batas Akhir
Persetujuan
DPR
Waktu Konsultasi dg
DPR (Raker/RDP)
7
PEMBAHASAN TERPADU PENYUSUNAN PAGU KEBUTUHAN
(Pasal 7-12)
1
3
UPT/Satker/BUMN
Usulan
Kegiatan
2
Gubernur/Kadishub
Usulan
Kegiatan di
Biayai APBN
dari
Kab/Kota
Unit Eselon I
dapat melakukan koordinasi
awal melibatkan unit kerja
masing-masing untuk
penyusunan rencana
kegiatan berdasar :
kebutuhan , memadukan
usulan rencana kerja baik
dari segi teknis operasional,
pendanaan & sinkronisasi
antar jenis kegiatan.
6
MENHUB
4
Pembahasan Terpadu
1. Koordinator : Biro
Perencanaan.
2. Unit Kerja Yang Dilibatkan :
Unit Kerja Eselon I, UPT/Satker,
Pemerintah Propinsi (Dishub),
BUMN.
3. ITJEN sebagai Pendamping dan
Biro Keuangan sebagai Nara
Sumber.
4. Dituangkan dalam Berita Acara.
5
Rapat Pleno
7
MENKEU + KABAPPENAS
Pagu
Kebutuhan
Pagu
Kebutuhan
Catatan : Pembahasan Terpadu Paling Lambat Bulan Maret
1. Tujuan : Menetapkan Pagu
Kebutuhan.
2. Dipimpin Wamenhub/Sesjen,
Dihadiri Eselon I dan Eselon II.
3. Dimungkinkan Penyesuian Thd
Volume, Biaya & Lingkup Kegiatan.
4. Dituangkan dalam Berita Acara yang
ditandatangan Eselon I, Rincian
Diparaf Eselon II
88
PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN
BERDASARKAN PAGU KEBUTUHAN (Pasal 7-12)
1. PEMRAKARSA (Pasal 7 Ayat 1-8)
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)
b. Kepala Satuan Kerja/Direktur
c. Bupati/Walikota (dikoordinasikan oleh Gubernur )
d. Gubernur
e. Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara
f. Menteri dan Kepala Lembaga Non Kementerian lainnya
g. Masyarakat
a.
9
2.
HASIL PEMBAHASAN TERPADU (Pasal 10-12)
a. Dilaporkan kepada Menteri dan merupakan
kebutuhan
Kementerian Perhubungan.
b. Disampaikan
kepada Kementerian Perencanaan
Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan.
RKA
Pembangunan
Dituangkan dalam Berita Acara pembahasan dan ditandatangani oleh
Tim Pembahas dan Perwakilan Satker/UPT, Perwakilan Dinas
Perhubungan Provinsi serta Perwakilan Inspektorat Jenderal.
d. Disahkan melalui Rapat Pleno dipimpin oleh Wakil Menteri
Perhubungan dan/atau Sekretaris Jenderal, dihadiri oleh seluruh
Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II.
e. Dalam Rapat Pleno dimungkinkan terjadi penyesuaian/perubahan
antara lain pada volume, biaya dan lingkup kegiatan.
f. Rekapitulasi Pagu Kebutuhan dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani Pejabat Eselon I terkait, dengan rincian kegiatan
diparaf
oleh
Kepala
Biro
Perencanaan
dan
Sesitjen/Sesditjen/Sesbadan terkait dan Kepala Biro/Kepala
Pusat/Ketua Mahpel/Sekretaris KNKT untuk Unit Kerja Sekretariat
Jenderal.
c.
10
PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF
(Pasal 13-15)
1
MENKEU + KABAPPENAS
2
Trilateral Meeting
1. Unit Eselon I
Menyiapkan Dokumen
RENJA dan
dikoordinasikan oleh
Biro Perencanaan.
2. Hasil Trilateralmeeting
Sebagai Masukan Untuk
Penyusunan RKP.
3. Dimungkinkan Adanya
Kegiatan New Initiative.
SB Ttg Pagu
Indikatif
6
RKP
3
5
MUSRENBANGNAS
Unit Eselon I
1. Sesditjen/Sesbadan/Karoren
Menyiapkan Rancangan Rincian
Kegiatan Berdasar Pagu Indikatif.
2. Dibahas dlm Forum Dipimpin
Eselon I dihadiri Eselon II.
3. Dituangkan dalam Berita Acara. Yg
ditandatangan Eselon I dan II.
4. Diinformasikan kepada UPT/Satker.
4
MENHUB (c.q SESJEN)
Rincian Kegiatan
Sesuai Pagu
Indikatif
Catatan :
1. Waktu : April-Mei.
2. Rincian Kegiatan Pagu Indikatif Harus Berdasar Skala Prioritas Kegiatan Pada Pagu Kebutuhan.
3. Bila Usulan Tidak Terdapat Pada Pagu Kebutuhan Harus Mendapat Persetujuan MENTERI.
11
11
PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN
BERDASARKAN PAGU INDIKATIF (Pasal 13-15)
PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF (Pasal 13)
a. berpedoman pada surat Pagu Indikatif yang ditetapkan Menteri
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Sesditjen/Sesbadan/Karoren Menyiapkan Rancangan Rincian
Kegiatan Berdasar Pagu Indikatif.
Dibahas dalam Forum Dipimpin Eselon I dihadiri Eselon II.
Dituangkan dalam Berita Acara. Yg ditandatangan Eselon I dan
II.
Diinformasikan kepada UPT/Satker
Kegiatan Harus Terdapat Dalam Pagu Kebutuhan, Apabila
TIDAK harus mendapat persetujuan Menteri.
Dilaporkan Kepada Menteri Perhubungan Melalui Sekretariat
Jenderal (c.q Biro Perencanaan).
12
PENYUSUNAN DAN PENELITIAN PAGU ANGGARAN
(Pasal 16-18)
1
2
Kemkeu
3
Unit Eselon I
4
Satker
Eselon I
Pagu Anggaran
K/L
7
RKA-K/L
Eselon I yg
sdh diteliti &
dok pndkng
1. Meneliti :
 total pagu dan rincian sumber dana.
 alokasi angka dasar dan inisiatif baru.
 Biaya Operasional dan Non Opr.
2. Mengecek target kinerja (volume Ouput
untuk masing2 Kegiatan).
3. Menyusun Daftar rincian alokasi pagu per
satker :
 Total pagu dan sumber dana.
 Target kinerja per Satker.
4. Menyiapkan dokumen pendukung :
TOR/RAB dan dok. pendukung terkait
lainnya. (inisiatif baru/baseline yg
berubah).
8
RKA-Satker &
KK Satker
ITJEN
Reviu RKAK/L Eselon I
Proses Penelitian
Sekjen/Sesmen/Ses
6
CHP (Catatan
Hasil Penelitian)
RKA-K/L
Eselon I &
dok pndkng
5
Biro
Perencanaan
RKA-K/L
Eselon I
1. Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-K/L dengan
Renja K/L dan RKP;
2. Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-K/L
dengan Pagu Anggaran K/L
3. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran al :
penerapan SBM dan SBK, kesesuaian akun/jenis belanja, hal-hal yang
dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang
didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN BLU, dan kontrak tahun jamak;
4. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L al : RKA Satker, TOR/RAB,
dan dokumen pendukung terkait lainnya;
5. Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN.
Catatan :
1. Pada Akhir Juli Aplikasi Data Komputer (ADK) RKA-K/L Harus di Upload di DJA Sebagai Lampiran Nota Keuangan
2. Rincian Kegiatan Pagu Anggaran Harus Berdasar Skala Prioritas Kegiatan Pada Pagu Kebutuhan.
3. Bila Usulan Tidak Terdapat Pada Pagu Kebutuhan Harus Mendapat Persetujuan MENTERI.
13
13
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, PELAKSANAAN PENELITIAN
SERTA REVIU BERDASARKAN PAGU ANGGARAN (Pasal 16-18)
PENYUSUNAN PAGU ANGGARAN (Pasal 16)
1. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan dan
Kepala Biro Perencanaan menyiapkan rancangan rincian kegiatan Pagu Anggaran
bersama Eselon II dan UPT/Satker di lingkungan unit organisasi Eselon I.
2. Rancangan rincian kegiatan dalam Pagu Anggaran dibahas dalam forum yang dipimpin
oleh Pejabat Eselon I sebagai penanggung jawab program dengan mengundang Unit
Kerja Eselon II di lingkungannya.
3. Hasil pembahasan Pagu Anggaran dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani
oleh Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II.
4. Pejabat Eselon I menyusun RKA Kementerian per program berdasarkan Pagu Anggaran
yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Renja-K/L (Pagu Indikatif ), RKP,
standar biaya dan Kebijakan Pemerintah lainnya serta skala prioritas dari Pagu
Kebutuhan.
5. Diinformasikan kepada UPT/Satker .
6. Kegiatan Harus Terdapat Dalam Pagu Kebutuhan, Apabila TIDAK harus mendapat
persetujuan Menteri.
7. RKA beserta dokumen pendukungnya yang disusun menggunakan format aplikasi RKAK/L dan telah ditandatangani pejabat terkait, disampaikan oleh Pejabat Eselon I kepada :
ITJEN untuk direviu dan Sekretaris Jenderal c.q. Biro Perencanaan untuk diteliti.
14
Lanjutan.....
PENELITIAN SERTA REVIU (Pasal 17 - 18)
1. Reviu dan penelitian RKA dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran
dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah
perencanaan penganggaran antara lain :
a.
Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA dengan Renja K/L dan RKP;
b.
Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA dengan Pagu Anggaran;
c.
Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran al : penerapan SBM dan
SBK, kesesuaian akun/jenis belanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang,
pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN
BLU, dan kontrak tahun jamak;
d.
Kelengkapan dokumen pendukung : RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen
pendukung terkait lainnya;
e.
Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN.
2. RKA yang telah disempurnakan sesuai rekomendasi penelitian dan reviu serta
ditandatangani oleh Pejabat Eselon I disampaikan kepada Menteri (dikoordinasikan
Sesjen) selanjutnya digunakan Sebagai Bahan Konsultasi dengan DPR-RI serta
disampaikan Kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala BAPPENAS Sebagai Bahan Penelaahan.
15
PENYUSUNAN DAN PENELITIAN ALOKASI ANGGARAN
(Pasal 20-21)
1
2
Kemkeu
Unit Eselon I
Surat Menkeu
Alokasi
Anggaran
8
Komisi
terkait DPR
3
Y
RKA-K/L
berubah?
1. Meneliti :
 Penyesuaian total pagu dan rincian
sumber dana.
 alokasi angka dasar dan inisiatif baru.
 Biaya Operasional dan Non Opr.
2. Mengecek penyesuaian target kinerja
(volume Ouput untuk masing2 Kegiatan).
3. Menyusun daftar rincian penyesuaian
alokasi pagu per satker :
 Penyesuaian pagu dan sumber dana.
 Penyesuaian target kinerja per Satker.
4. Menyiapkan dokumen pendukung :
TOR/RAB dan dok. pendukung terkait
lainnya.
Penyesuaian
RKA-Satker
T
3
Setjen K/L
Penyesuaian
RKA-K/L
Eselon I yg
sdh diteliti &
dok pndkng
Penyesuaian
RKA-K/L
Eselon I
Proses Penelitian
4
Eselon I
Penyesuaian
RKA-K/L
Eselon I
ITJEN
Penyesuaian
RKA-K/L yg
tlh diteliti
7
CHP (Catatan
Hasil Penelitian)
Satker
6
Proses penelitian RKA untuk Alokasi
Anggaran berlaku SAMA dengan
penelitian RKA berdasarkan Pagu
Anggaran
5
Biro
Perencanaan
Penyesuaian
RKA-K/L
Eselon I
1616
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BERDASARKAN ALOKASI ANGGARAN (Pasal 20-21)
PENYUSUNAN ALOKASI ANGGARAN (Pasal 20 - 21)
1. Pejabat Eselon I menyusun rincian kegiatan berdasarkan Alokasi Anggaran
yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan mengacu kepada Pagu
Anggaran, melalui forum yang dipimpin oleh Pejabat Eselon I dengan
mengundang Unit Kerja Eselon II di lingkungannya.
2. Rincian kegiatan dalam Alokasi Anggaran disampaikan kepada Menteri
sebagai bahan pembahasan dengan DPR RI dalam Rapat Kerja dan Rapat
Dengar Pendapat yang hasilnya dipergunakan dalam penyesuaian RKA.
3. Hasil Pembahasan Dengan DPR RI Adalah Sebagai Berikut :
a. Rekapitulasi RKA Kementerian Per Program ditandatangani Pimpinan DPR RI dan
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
b. Rekapitulasi hasil pembahasan RKA Kementerian Per Kegiatan ditandatangani
Pimpinan DPR RI dan Pejabat Eselon I terkait.
4. Perubahan-Perubahan Kegiatan RKA Hasil Pembahasan Dengan DPR-RI yang
Telah Disesuaikan Oeh Unit Kerja Eselon I diteliti kembali oleh Sekretariat
Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan direviu kembali oleh Inspektorat Jenderal.
17
PENELITIAN DAN REVIU ALOKASI ANGGARAN (Pasal 21 )
1.
2.
3.
Jadwal pelaksanaan penelitian dan Reviu disesuaikan dengan
penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran;
Kegiatan yang tidak lengkap data dukungnya tetapi tetap diusulkan
dalam RKA :
a. akan diberikan catatan bahwa anggaran dapat dicairkan apabila
sudah lengkap data dukungnya; atau
b. dimasukkan ke dalam output cadangan;
c. kegiatan yang diberikan catatan dan/atau masuk Output
cadangan dapat direalokasi/direvisi untuk kegiatan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4)
disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Menteri
PPN/Kepala Bappenas c.q. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
Nasional dan dipergunakan sebagai acuan penelaahan dalam proses
penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
18
KONTRAK TAHUN JAMAK
19
USULAN KONTRAK TAHUN JAMAK
(Pasal 19 Ayat 1-5)
1
2
UPT/Satker
Usulan
Kegiatan
3
Unit Eselon I
Mengkoordinasikan kelengkapan
data dukung :
1. Justifikasi.
2. TOR .
3. RAB dengan Analisa Harga Satuan.
4. Spesifikasi Teknis : Gambar
Desain,
5. Lingkup Kegiatan.
6. Time Schedule.
7. Alokasi Anggaran Per-Tahun.
8. Rekapitulasi kontrak tahun Jamak
Unit Eselon I Terkait.
9. Mengisi Format Multiyears
Contract
MENHUB
Tembusan : Sesjen dan
Karo Keuangan & Perlkp
Kelengkapan
Data Dukung
4
Biro Keuangan
&Perlgkp
7
MENKEU
6
5
Proses Penelitian
MENHUB
Kelangkapan
Data Dukung
Kelengkapan
Data Dukung
1. Melakukan Evaluasi
Kelengkapan data Dukung.
2. Melibatkan : Biro-Ren, Biro
Hukum & Unit Eselon I
Terkait.
Catatan : Kegiatan Yang Diusulkan Membutuhkan Waktu
Pelaksanaan Lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran.
20
20
KELENGKAPAN DATA DUKUNG USULAN KONTRAK TAHUN JAMAK
(Pasal 19 Ayat 3)
1. Justifikasi : alasan untuk dilakukan/dilaksanakan kontrak tahun yang
ditandatangani oleh Pejabat Eselon II terkait;
2. Kerangka Acuan Kerja/TOR yang telah ditandatangani Kepala Satker dan
disetujui oleh Direktur terkait dan berisi penjelasan logis mengenai kegiatan
yang menguraikan variabel 5 W+2 H (What, Why, Where, When, Who, How
dan How Much).
3. Rencana Anggaran Biaya/RAB yang ditandatangani oleh KPA dan disetujui
Pejabat Eselon III Terkait.
4. Analisa Harga Satuan dan Referensi Harga Satuan.
5. Gambar/design (spesifikasi teknis) secara menyeluruh.
6. Lingkup Kegiatan (Scope of work) secara keseluruhan pekerjaan.
7. Time schedule per tahun anggaran dan menyeluruh.
8. Alokasi dana dan RKA-KL pada masing-masing tahun yang diusulkan untuk
multiyears.
9. Rekapitulasi kontrak multiyears dari Unit Organisasi Eselon I terkait.
10. Konsep isian format multiyears contract.
21
DIPA, PERTANGGUNG JAWABAN
DAN e-PLANNING
22
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
MEKANSIME (Pasal 22)
1. Mekanisme Penyusunan DIPA mengacu pada ketentuan yang diatur oleh
Menteri Keuangan;
2. Dalam rangka penyusunan DIPA Induk, Menteri selaku Pengguna Anggaran
menunjuk Pejabat Eselon I terkait sebagai pejabat penandatangan DIPA
Induk.
PERTANGGUNG JAWABAN (Pasal 23)
Pertanggungjawaban pelaksanaan penyusunan RKA dan DIPA Kementerian
dilaksanakan secara berjenjang kepada atasan langsung.
.
e – PLANNING (Pasal 24)
Dalam rangka mengoptimalkan transparansi dan dengan memanfaatkan
kemajuan teknologi maka proses penyusunan RKA Kementerian Perhubungan
secara bertahap diarahkan melalui proses e-planning.
.
23
APBN PERUBAHAN (APBN-P)
24
KETENTUAN-KETENTUAN DALAM APBN-P
(Pasal 25 Ayat 1-4)
1. APBN-P Kementerian Perhubungan disusun setelah terbit Surat Menteri
Keuangan tentang APBN-P.
2. Program/kegiatan
yang dapat diusulkan dalam APBN-P adalah
Program/kegiatan yang ada di dalam Pagu Kebutuhan dan sudah masuk pada
catatan dalam Trilateral Meeting serta memenuhi kriteria yang diatur dalam
Surat Menteri Keuangan tentang APBN-P.
3. Usulan program/kegiatan di luar yang ada di Pagu Kebutuhan dapat diusulkan
setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.
4. Usulan program/kegiatan dalam APBN-P diusulkan oleh Pejabat Eselon I
kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal.
5. Sekretaris Jenderal a.n Menteri Mengusulkan kepada Menteri Keuangan dan
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas setelah
mendapatkan persetujuan dari DPR-RI.
25

similar documents