3 bahan sosialisai MPN G

Report
Modul Penerimaan Negara
Generasi - 2
PENDAHULUAN

KILAS BALIK :
1. Sebelum 2006 : Pengelolaan Penerimaan Negara dilakukan secara
terpisah oleh DJP (MP3), DJPBC (EDI), dan DJPBN (SISPEN).
2. 2006 s.d. sekarang : disatukan dalam satu sistem yaitu MPN (koordinasi
ada di DJP).
3. 2014- : MPN-G2 (koordinasi ada di DJPBN).
MPN vs MPN-G2

Perbedaan antara MPN dan MPN-G2
1. Dokumen Sumber
2. Tempat dan Channel Pembayaran
3. Proses Billing
4. Waktu Pembayaran (Pelayanan)
5. Proses Reversal dan perbaikan data
6. Koneksitas dengan Sistem Pengeluaran
7. Konfigurasi Sistem
Dokumen Sumber

Existing MPN (Perdirjen 78 tahun 2006): ada 2 dokumen sumber :
1.
2.
Surat Setoran (SSP, SSPBB, SSB, SSBC, SSPCP, SSBP, SSPB, STBS)
Bukti Penerimaan Negara (BPN)
MPN G-2 hanya ada satu dokumen sumber yaitu Bukti Penerimaan Negara
(BPN)
Tempat dan Channel
Pembayaran

MPN (Existing) :
1. Tempat Pembayaran : Bank dan Kantor Pos
2. Channel Pembayaran :
a. Loket
b. e- Banking (hanya 1 %)
Tempat dan Channel
Pembayaran

MPN-G2 :
1. Tempat Pembayaran : Bank dan Non Bank
2. Channel Pembayaran :
a. Loket
b.
c.
d.
e.
ATM
Internet-Banking
Phone-Banking*
SMS-Banking*
f.
Supermarket atau gerai lainnya seperti Carrefour, Hypermart, Giant,
Superindo, Matahari, Ramayana, Indomaret, Alfamart, dsb*
* bertahap
Proses Billing
(Pembentukan data tagihan)

MPN (Existing) :
Tidak Ada. Menjadi satu dengan proses pembayaran di Bank/Pos persepsi, dengan
mengisi formulir setoran sekaligus dilakukan perekaman data.
MPN-G2 :
Ada, terutama untuk jenis setoran yang bersifat Self Assessment.
Catatan:
Proses Billing adalah proses pengisian elemen data terkait informasi pembayaran yang akan dilakukan,
penyetor akan mendapatkan sebuah kode billing yang akan digunakan sebagai dasar pembayaran
tagihan negara.
Waktu Pembayaran
(Jam Pelayanan)

MPN (Existing) :
Waktu pembayaran pada Bank/Pos Persepsi sesuai dengan jam pelayanan
Perbankan/Pos yaitu antara pukul 08.00 s.d. 15.00.
MPN-G2 :
Waktu pembayaran tidak terbatas (1x24x7)
Proses Reversal
dan Perbaikan Data

MPN (Existing) :
Bank/Pos dapat melakukan proses reversal maupun perbaikan data. (salah
satu penyebab utama perbedaan data MPN).
MPN-G2 :
Tidak ada lagi proses reversal oleh bank/pos, data pembayaran sesuai
dengan data billing. Sedangkan proses perbaikan data hanya dapat
dilakukan oleh masing unit pemilik sistem billing.
Proses Pelimpahan

MPN (Existing) :
Bank
Persepsi
KBI
(501)
BI (502)
BI (502)
MPN-G2 :
Kantor Pusat
Bank Persepsi
BI (500)
BI (502)
Koneksitas sistem MPN dengan
SPAN

Bank
Persepsi
BI
Pot. SPM
3.a
2.a
1.a
Penerimaan melalui BI
termasuk PPB /PPh MIgas
Pajak dan
Non Pajak
4
MPN
1.b
PPB/PPh MIgas
Informasi pendapatan
yang berasal dari
SPAN
3.b
2.b
Pajak dan
Non Pajak
SPAN
Pajak termasuk
pengembalian
pendapatan
Pajak dan Non
Pajak termasuk
pengembalian
pendapatan
DJ
P
Konfigurasi MPN-G2
Biller DJP
Biller DJBC
Proses
Billing
Data Tagihan
Biller DJA
Proses
Billing
Proses
Billing
Data Tagihan
Data Tagihan
Biller DJPB
Proses
Billing
Data Tagihan
MPN (DJPB)
Monitor
Data Pembayaran
Switching
Sumber: dimodifikasi dari bahan presentasi PT. Finnet Indonesia
Bank Teller (P2H)
Bank e-Banking (H2H)
Non Bank (P2H)
12
Permasalahan MPN(existing)
1.
2.
3.
4.
5.

Antrian di Loket Bank/Pos Persepsi
Potongan SPM kadang tidak mendapat NTPN
Masih terdapat perbedaan data antara LKP dan MPN
Kesalahan Pengisian formulir oleh Bank/Pos Persepsi
Kesalahan pelimpahan
MPN G-2
Melalui Sistem Billing
Latar Belakang

1.
2.
3.
4.
Bendahara Umum Negara berwewenang menetapkan sistem penerimaan negara
(UU No. 1 Tahun 2004).
Penatausahaan Penerimaan Negara saat ini dilaksanakan melalui Modul
Penerimaan Negara (MPN) sesuai PMK 99/PMK.06/2006 dan Perdirjen PER78/PB/2006.
Disadari bahwa MPN saat ini masih mengalami beberapa permasalahan dimana
WP/WS/WB belum terlayani dengan baik serta beberapa transaksi pada MPN
masih diragukan keakuratan datanya.
Pengembangan MPN kedepan adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi melalui sistem pembayaran yang lebih modern (transaksi elektronik) yang
sejalan dengan UU ITE No. 11 Tahun 2008 dimana “informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang
sah”.
Tujuan

1. Peningkatan pelayanan kepada WP/WS/WB.
2. Pengelolaan rekening pemerintah secara efektif dan efisien.
3. Penyediaan data dan informasi penerimaan negara secara
cepat, akurat dan akuntabel.
Inisiatif Penyempurnaan MPN
1.
2.
3.
4.
5.

Pengintegrasian sistem penerimaan negara dengan menggunakan single database
yang ditatausahakan secara terpusat melalui unit khusus di DJPB.
Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal sejalan dengan perkembangan
teknologi informasi perbankan.
Perluasan berbagai alternatif cara pembayaran (payment channel) sehingga
pembayaran penerimaan negara dapat dilakukan selama 24 jam (on-line).
Restrukturisasi rekening pemerintah (bidang penerimaan) yang menunjang
pelaksanaan TSA secara penuh.
Mengembalikan nature proses bisnis perbankan tanpa dibebani oleh pekerjaan
tambahan dalam rangka penatausahaan penerimaan negara.
Faktor Penunjang Pelaksanaan
Sistem MPN G-2

1. Membangun sistem billing yang handal pada masing-masing unit eselon 1
Kemenkeu.
2. Menyediakan berbagai alternatif cara pembayaran (payment channel) selain
pembayaran melalui teller yang disediakan oleh bank/pos persepsi atau pihak lain
(collecting agent) seperti ATM, Internet-Banking, Phone-Banking, SMS-Banking, Kartu
Kredit, Supermarket, dll. Sehingga terbuka kesempatan layanan penyetoran
penerimaan negara on-line selama 24 jam.
3. Memperbanyak dan memperluas fasilitas pelayanan proses billing (Warnet, SMS,
Phone, Service Desk, Customer Service, dll.)
4. Mengubah perilaku WP/WS/WB dalam penyetoran penerimaan negara dari cara
konvensional ke sistem yang lebih modern yaitu melalui sistem billing.

1.
2.
3.
4.
.
.
.
.
5. Merestrukturisasi rekening pemerintah dalam rangka pelaksanaan TSA secara penuh
dibidang penerimaan negara yang sejalan dengan penatausahaan penerimaan
negara secara terpusat.
6. Melakukan penyederhanaan isian (elemen data) surat setoran (SSP, SSPBB, SSB,
SSPCP, SSCP, SSBP, SSPB).
7. Mengurangi handling baik di KPPN, Kantor Pusat DJPB maupun di bank/pos persepsi
dalam semua rangkaian proses penatausahaan dan pengelolaan penerimaan negara
melalui MPN. Satu diantaranya yaitu dengan mengubah pola pelaporan dari paper
based ke sistem elektronik. Sehingga biaya yang dibebankan terhadap pemerintah
dalam rangka pelaksanaan sistem penerimaan negara dapat diminimalisasi.
Konfigurasi MPN-G2
Biller DJP
Proses
Billing
Data Tagihan
Biller DJBC
Biller DJA
Proses
Billing
Proses
Billing
Data Tagihan
Data Tagihan
Biller DJPB
Proses
Billing
Data Tagihan
MPN (DJPB)
Monitor
Data Pembayaran
Switching
Bank Teller (P2H)
Bank e-Banking (H2H)
Non Bank (P2H)
Contoh Prosedur Billing untuk Pendapatan Pajak
Official Assessment

 Pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar
 Pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak
Kurang Tambahan
 Pembayaran atas Surat Tagihan Pajak
 Pajak Penghasilan Pasal 25
 Pajak Bumi dan Bangunan
Self Assessment
 Pembayaran atas Kewajiban Masa PPN
 Pembayaran atas Kewajiban Withholding
Tax
 Pembayaran atas Kewajiban PPH Pasal 29
 Pembayaran BPHTB
Beberapa contoh elemen data dan informasi yang ditatausahakan oleh masingmasing unit eselon 1 selaku biller:
DJP
DJBC

Kode Billing

Kode Billing

Tanggal Billing

Tanggal Billing

Masa Berlaku Billing

Masa Berlaku Billing

NPWP


Nama Wajib Pajak

DJA

DJPB

Kode Billing

Kode Billing

Tanggal Billing

Tanggal Billing

Masa Berlaku Billing

Masa Berlaku Billing
Nomor Dokumen (PIB)

Kode Satker

Kode Satker

Nama Wajib Bayar

Nama Satker

Nama Satker
Alamat Wajib Pajak

Alamat Wajib Bayar

Departemen

Departemen

Masa/Tahun Pajak

KPBC

Unit Organisasi

Unit Organisasi

Nomor SKP/STP

Mata Anggaran (Akun)

Fungsi/Sub Fungsi

Fungsi/Sub Fungsi

Prov/Kab/Kota

Jumlah Bayar

Kegiatan/Sub.Keg

Kegiatan/Sub.Keg

KPP

Lokasi

Lokasi

Mata Anggaran (Akun)

Mata Anggaran (Akun)

KPPN

Jumlah Bayar

Jumlah Bayar

Mata Anggaran (Akun)

Jumlah Bayar
Sumber: diolah dari elemen data ADK LHP (sejumlah 54 elemen data) dari Bank/Pos Persepsi
Catatan:
Elemen data yang dicetak tebal merupakan elemen data yang akan disampaikan dari sistem billing ke sistem MPN-G2 setiap terjadinya proses
produksi billing.
Identifikasi Kebutuhan Elemen Data Sistem MPN
No.
Elemen Data
Sumber Data
Keterangan
Diperlukan dalam rangka proses rekonsiliasi antara sistem MPN dengan sistem
Collecting Agent dan sistem Billing.
Bersama dengan jumlah setor, informasi ini diperlukan dalam rangka
konfirmasi/verifikasi kebenaran setoran yang akan dibayar oleh penyetor.
Batas waktu dapat dilakukannya proses pembayaran oleh WP/WS/WB di channel
pembayaran pada collecting agent.
1.
Kode Billing
Biller
2.
Identitas Pembayar
Biller
3.
Masa Berlaku Billing
Biller
4.
Mata Anggaran (Akun)
Biller
cukup jelas
5.
Jumlah Setor
Biller
cukup jelas
6.
Kode KPP/KPBC
Biller
cukup jelas
7.
NTPN
MPN-G2
Jika masih diperlukan. Apakah tidak dapat NTPN itu merupakan kombinasi antara kode
billing yang sudah dibayar yang dikombinasikan dengan kode akun.
8.
Tanggal Buku
MPN-G2
Tanggal
dicatat/dibukukan
sebagai
penerimaan
negara
yang
kemudian
ditransfer/dicatat pada SPAN.
9.
Tanggal Setor
Collecting Agent
10.
NTB
Collecting Agent
11.
Kode Bank/Cab.Bank/
Collecting Agent
Channel Pembayaran
12.
Status Bayar
Switcher
13.
Status Rekon
Switcher
Tanggal saat penyetoran pada Collecting Agent (channel pembayaran).
Nomor transaksi yang diterbitkan oleh collecting agent sekaligus digunakan dalam
rangka proses rekonsiliasi antara sistem MPN-G2 dengan sistem Collecting Agent.
Kode Colecting Agent tempat transaksi penerimaan negara dilakukan sekaligus sebagai
dasar perhitungan transaction fee serta sebagai bahan analisa tempat dan media
pembayaran oleh WP/WS/WB.
Data flag untuk menandai bahwa billing yang bersangkutan sudah dibayar.
Data flag untuk menandai bahwa billing yang bersangkutan sudah dibayar dan sudah
23
direkon antara sistem MPN-G2 dengan sistem Collecting Agent dengan hasil rekon
sudah cocok (settled).
Proses Billing
Customer Service
Warnet
Phone
SMS
Bank/Pos Persepsi

1
KPP, KPBC, KPPN
Entry:
SSP, SSBC, SSBP, SSPB
2
Jaringan
Terima
Kode Billing
Biller
Data
Tagihan
Data
Pembayaran
MPN (DJPB)
Proses Pembayaran/Settlement
(setelah mendapatkan kode billing)
Biller
Flag Data status bayar (paid)
Data Tagihan
Kirim Data Tagihan:
Kode Billing, Masa Billing,
Identitas pembayar, Jenis
Pembayaran (akun), Jumlah
Tagihan, Kode Satker
Rekam Data Tagihan
Elemen Data Rekon MPN-G2
dengan Biller:
1. Kode Billing
2. Jumlah Setor
3. NTB
4. NTPN
5. Akun
6. Kode Satker
18
1
2
sekaligus rekam Data
Pembayaran
Kirim Data Pembayaran:
Status bayar (paid), Tgl. Setor,
NTB, NTPN
MPN-G2
18
(Settlement)
Flag Data Status Bayar (paid)
sekaligus rekam Tgl. Setor,
NTB, Kode Bank, NTPN
Data Pembayaran
Kirim Informasi Tagihan:
Identitas pembayar, Jenis
Pembayaran (akun), Jumlah
Tagihan
13
6
14
Produksi NTPN
Request NTPN sekaligus Kirim
Switching
Data Flag beserta Tgl. Setor,
NTB, Kode Bank
Inquiry Kode Billing
Rekam NTPN
12
5
Entry Kode Billing
15
11
Tayang Informasi Tagihan:
Identitas pembayar, Jenis
Pembayaran (akun), Jumlah
Tagihan
Collecting Agent
4
7
10
Produksi NTB dan
Rekam Transaksi
Kredit Dana
Ke Rekening Kas Negara
Cetak BPN
(Bukti Penerimaan Negara)
16
Konfirmasi Data Tagihan
Kode Billing
Elemen Data Rekon MPN-G2
dengan Collecting Agent:
1. Kode Billing
2. Jumlah Setor
3. Tanggal Setor
4. NTB
5. NTPN
Eksekusi Pembayaran
3
8
Pembayar
9
17
Simpan BPN
Restrukturisasi Rekening Penerimaan Negara

Restrukturisasi Rekening
Penerimaan

1. Tidak lagi melibatkan Kantor Bank Indonesia (Rekening 501.00000X) dalam rangka
penampungan sementara dana pelimpahan kas dari bank/pos persepsi.
2. Tidak ada lagi rekening penerimaan pada masing-masing cabang bank/pos
persepsi. Hanya ada satu rekening untuk setiap jenis bank/pos persepsi.
3. Tidak ada lagi rekening penerimaan pada BO III dalam rangka pembagian hasil
PBB/BPHTB. Pembayaran bagi hasil PBB/BPHTB dilakukan melalui mekanisme
pembayaran SP2D.
Manfaat
Wajib pajak/wajib setor/wajib bayar (pembayar):
1. Tidak perlu lagi membawa dan mengisi surat setoran (SSP, SSBP, SSPCP, dll), data setoran
digantikan dengan proses billing.
2. Proses billing (pembentukan data setoran) dapat dilakukan sendiri ataupun memanfaatkan
register point yang disediakan (mis: KPPN, KPP, KPBC, Bank/Pos Persepsi, dll).
3. Banyak alternatif metode pembayaran (channel pembayaran) yang dilakukan selain pada teller
bank/pos persepsi (mis: ATM, Internet-Banking, Phone-Banking, SMS-Banking, dll).
4. Pembayaran dapat dilakukan kapanpun dalam batas waktu yang hampir tidak ada (24 jam online) dan dimanapun pada banyak channel pembayaran yang ada sehingga tidak perlu lagi
mengantri di teller bank/pos persepsi pada saat melakukan setoran.
5. Kerahasiaan data wajib pajak/wajib setor/wajib bayar lebih terjamin mengingat bank/pos
persepsi tidak lagi merekam data detail (hanya kode pembayaran/billing saja) pada setiap
setoran.
Manfaat
Bank/pos persepsi (collecting agent):
1. Petugas teller tidak lagi melakukan handling yang banyak atas pelaksanaan MPN seperti
menginput elemen data surat setoran ke sistem. Proses pembayaran cukup dilakukan dengan
meng-inquiry sebuah kode pembayaran (kode billing).
2. Setiap bank/pos persepsi tidak lagi menatusahakan penerimaan negara dan menyampaikan
laporan (LHP) ke KPPN. Penatausahaan penerimaan negara akan dilakukan secara terpusat
oleh kantor pusat (koordinator) masing-masing bank/pos persepsi tersebut.
3. Pembayaran penerimaan negara dengan sistem billing merupakan common practises pada
sistem perbankan saat ini, sehingga bank/pos persepsi dapat memanfaatkan seluruh channel
pembayaran yang dimilikinya (mis: teller, ATM, Internet-Banking, Phone-Banking, SMSBanking, dll).
4. Bank/pos persepsi tidak perlu lagi membangun sistem yang spesifik sesuai kebutuhan sistem
MPN (existing).
Aplikasi
Konfirmasi Penerimaan Negara

Update : Sehubungan dengan pelaksanaan MPN G-2,
kodifikasi NTPN sekarang merupakan
kombinasi angka dan huruf
Tambahan :
1. Untuk Konfirmasi Penerimaan Negara melalui MPN G-2, ADK
dibentuk melalui menu “kirim data & cetak untuk SPAN”
30
TERIMA

KASIH
31

similar documents