Walkability - Australia Awards Indonesia

Report
Presenter: Lana Winayanti
Koordinator Tim Infrastruktur
Australia Awards Alumni Reference Group
Dalam rangka peringatan Hari Habitat Dunia
Jakarta, 26 Oktober 2013
Struktur presentasi
1. Latar belakang
2. Metodologi
3. Hasil penelitian
4. Kesimpulan
1. LATAR BELAKANG
2. METODOLOGI
1. Latar belakang
• Walkability adalah dukungan keseluruhan untuk
lingkungan pejalan kaki. Istilah ini digunakan untuk
menjelaskan dan mengukur konektifitas dan kualitas dari
jalur pejalan kaki atau trotoar di kota-kota (Bank Dunia
2008, ADB 2011).
• Seiring dengan meningkatnya urbanisasi, jumlah
perjalanan di perkotaan akan terus meningkat dan
kemampuan bergerak di daerah perkotaan secara
nyaman, cepat dan aman, serta dengan dampak yang
tidak terlalu besar terhadap lingkungan akan sangat
penting bagi kesuksesan masyarakat perkotaan.
Mengapa jalan kaki dan fasilitas jalan kaki
penting?
Manfaat jalan kaki:
• Sarana transportasi paling murah/terjangkau terutama
bagi masyarakat miskin
• Baik untuk kesehatan
• Pro-lingkungan
Fasilitas jalan kaki yang memadai akan menunjang:
• Mobilitas masyarakat
• Aksesibilitas ke simpul2 kegiatan
• Meningkatkan peluang kerja dan ekonomi
2. Metodologi Penelitian
a.
b.
c.
Survei kawasan – dilakukan pada jam sibuk
Wawancara responden di setiap kawasan (gender, umur, pekerjaan,
penghasilan, karakter perjalanan, preferensi transportasi)
Analisis kebijakan dan institusi
Parameter survei kawasan:
• Konflik jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain (walking path
modal conflict)
• Ketersediaan jalur pejalan kaki (availability of walking paths)
• Ketersediaan penyeberangan (availability of crossings)
• Keamanan penyeberangan (grade crossing safety)
• Sikap pengendara motor (motorcyclist behaviour)
• Amenities (kelengkapan pendukung – penerangan jalan, pohon, bangku)
• Infrastruktur penunjang penyandang cacat (disability infrastructure)
• Kendala / hambatan (obstructions - hambatan yang mempengaruhi lebar
jalur pejalan kaki)
• Keamanan terhadap kejahatan (safety from crime)
Lokasi penelitian
KOTA dan
Peneliti
PADANG
Antoni
Tsaputra
MATARAM
I Putu
Mandiartha
YOGYAKARTA
Bakti Setiawan
Perumahan
Pendidikan
Komersial
Terminal
Perumnas
Belimbing
Padang
Kampus Taman
Siswa dan SMA
Abadiah
Pasar Raya
Square
Terminal
(informal) Moh.
Yamin
Pusat Pertokoan
Cakranegara
Terminal
Mandalika
Malioboro
Bandara Adi
Sucipto
Perumahan
Universitas
Sekarbela / Jalan Mataram – Jalan
Gajahmada
Pendidikan /
Jalan Pemuda
Deresan
Klebengan
Universitas
Gadjahmada
Contoh: lokasi penelitian di Mataram
Peneliti: I Putu
Mandiartha
3 -1. HASIL SURVEI
A. Kawasan Permukiman
B. Kawasan Pendidikan
C. Kawasan Komersial
D. Terminal
A. Kawasan Permukiman
Yogyakarta
Mataram
Padang
B. Kawasan Pendidikan
Yogyakarta
Mataram
Padang
C. Kawasan Komersial
Yogyakarta
Mataram
Padang
D. Kawasan Terminal
Yogyakarta
Mataram
Padang
Perbandingan
dengan kota2
Asia – kawasan
komersial
3-2. WAWANCARA RESPONDEN
A. Profil Responden
B. Kebiasaan Perjalanan
A. Profil Responden
Umur
Kepemilikan kendaraan
Penghasilan
B. Kebiasaan Perjalanan
Jenis transportasi
yang digunakan
Jarak perjalanan rata2
Rata-rata waktu
tempuh perjalanan
C. Preferensi Responden
Penilaian Responden Terhadap
Lingkungan Pejalan Kaki
Prioritas Responden untuk
Peningkatan Kualitas Jalur
Pejalan Kaki
C. Preferensi Responden
Jenis Penyeberangan yang
Disukai
Kesediaan Jarak
Berjalan Kaki untuk
Mencapai
Penyeberangan
Jenis transportasi yang paling
terexpose polusi udara
Jenis Transportasi yang Dipilih Bila
Fasilitas Pejalan Kaki Tidak Ditingkatkan
3. Regulasi (nasional)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Undang-undang nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
Undang-undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Undang-undang nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-undang no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang
Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang
Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang
Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di
Kawasan Perkotaan;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan
Zonasi Kabupaten/Kota
3. Regulasi (daerah)
• Perda Mataram no. 12/2011:
• Pengembangan fasilitas pejalan kaki yang nyaman dan aman sesuai
•
•
•
•
peraturan
Penyediaan fasilitas pejalan kaki dengan dimensi yang sesuai dan
berdasarkan fungsi jalan
Pengembangan jalur sepeda yang terpadu dengan jalur pejalan kaki
Penyediaan fasilitas penyeberangan yang didukung rambu-rambu dan
penerangan
Penyediaan jalur pejalan kaki sepanjang sungai
• Pemkot Yogyakarta menerbitkan Perda no. 26/2002 tentang Pengelolaan
Pedagang Kaki Lima (PKL) dimana disebutkan bahwa pengaturan PKL
perlu memperhatikan keamanan dan kenyamanan aktifitas jalan kaki.
Kemudian Perda no. 4/2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan HakHak Penyandang Disabilitas menekankan peran lembaga dan komunitas
dalam menciptakan lingkungan yang mudah diakses bagi penyandang
cacat, termasuk bangunan gedung, infrastruktur, jalan umum dan
transportasi publik. Di samping itu, di tingkat komunitas sudah terbentuk
beberapa komite pengembangan fasilitas pejalan kaki, seperti di
Universitas Gadjahmada.
4. KESIMPULAN
Kesimpulan
• Hasil survei menunjukkan kualitas fasilitas pejalan kaki
kurang memadai (kondisi rusak, terhalang, digunakan
PKL atau parkir kendaraan, tidak ada standar)
• Responden pada umumnya menganggap fasilitas pejalan
kaki kurang baik, tapi juga belum memahami sepenuhnya
hak sebagai pejalan kaki dan standar pelayanan minimal
• Peraturan daerah belum sepenuhnya mendukung fasilitas
pejalan kaki yang memadai, bahkan belum ada
• Penilaian walkability mempunyai banyak manfaat untuk
mengetahui kondisi infrastruktur pejalan kaki, dan
mengetahui persepsi dan kebutuhan masyarakat akan
hak berjalan kaki di berbagai kota
Langkah ke depan
• Perlu ada upaya meningkatkan pemahaman masyarakat
•
•
•
•
akan hak pejalan kaki terus menerus
Upaya meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki sesuai
standar minimal dengan memperhatikan hak penyandang
cacat
Mengembangkan kebijakan dan pedoman desain (design
guidelines) untuk menunjang kegiatan berjalan kaki
Mengembangkan sistem dan desain transportasi publik
yang terpadu dengan fasilitas pejalan kaki
Memberikan ruang bagi pedagang kaki lima sehingga
tidak mengganggu jalur pejalan kaki
Meningkatkan investasi sektor swasta dalam
mengembangkan fasilitas pejalan kaki
TERIMA KASIH
www.jalan-kaki.org
Email [email protected]

similar documents