Urgensi Data - Kementerian Agama Provinsi Papua

Report
URGENSI DATA SEBAGAI DASAR PENDUKUNG
PERENCANAAN ANGGARAN
BIRO PERENCANAAN
DASAR HUKUM
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;
4. Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;
5. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Kemenag.
2
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1997
TENTANG STATISTIK
• Pasal 12 (1)
bahwa statistik sektoral
diselenggarakan oleh instansi
pemerintah sesuai lingkungan tugas
dan fungsinya secara mandiri atau
bersama Badan
3
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003
TENTANG KEUANGAN NEGARA BAB III PASAL 14
AYAT (1) DAN (2)
• Pasal (1)
Dalam rangka penyusunan APBN, menteri/pimpinan lembaga
selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana
kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-KL) tahun
berikutnya.
● Pasal (2)
Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Artinya
penyusunan program dan anggaran itu berbasis kinerja.
Data mempunyai peran penting sebagai data dukung perencanaan
4
INSTRUKSI PRESIDEN NO. 3 TAHUN 2003 TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN
E-GOVERNMENT
Ditegaskan kepada seluruh lembaga pemerintah untuk melakukan
pengembangan elektronik (data) dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan publik secara efektif dan efisien dan meningkatkan praktek
good governance.
Untuk memperoleh hasil yang optimal maka IT dapat :
1.
2.
3.
4.
Menyederhanakan proses layanan publik melalui komputerisasi.
Mempersingkat waktu pelayanan, menghindari pungutan karena tanpa
perantara SDM.
Manfaat IT adalah efisiensi dari sisi biaya dan waktu.
Pengolahan data dengan menggunakan IT memungkinkan pemerintah
dapat lebih responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi di masa
depan.
5
BIRO PERENCANAAN MEMPUNYAI FUNGSI :
 Pelaksanaan pengembangan sistem dan data
perencanaan
 Penyusunan rencana dan program
 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
perencanaan, program dan anggaran
 Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro
Motto :
Biro Perencanaan harus (mampu merespon segala
perubahan dan perkembangan pembangunan dengan
cara menyusun program obyektif, integratif, aspiratif dan
realistis didukung oleh data perencanaan yang valid,
akurat dan realible).
6
TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(UU 25/2004 tentang SPPN)
Penyusunan
Rencana
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Penetapan
Rencana
Pengendalian
Pelaksanaan
Rencana
7
ALUR PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
RenstraKL
Pedoman
RenjaKL
Pedoman
RKA-KL
Rincian
APBN
RAPBN
APBN
Dijabarkan
Pedoman
RPJP Nasional
(UU No.
17/2007)
Acuan
RPJM
Nasional
Dijabarkan
RKP
Diperhatikan
Pedoman
Pedoman
Diserasikan melalui Musrenbang
RPJM
Daerah
Dijabarkan
RKP
Daerah
Pedoman
RAPBD
APBD
RKASKPD
Rincian
APBD
Acuan
Pedoman
Dijabarkan
Visi, Misi, Program
Kepala Daerah
RenstraSKPD
Pedoman
UU SPPN
RenjaSKPD
Pedoman
UU KN
Pemerintah Daerah
RPJP
Daerah
Pedoma
n
Acuan
Pemerintah Pusat
Visi, Misi, Program
Presiden
8
SISTEM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL
(R P J P N)
1)
2)
RPJMN
Renstra KL
3)
KPJM
1)
2)
RKP
Program
1)
3)
RK - KL
Kegiatan
RKA-KL
(APBN)
4)
5)
Output
5)
5)
Outcome
U
n
t
u
k
M
e
n
c
a
p
a
i
Visi
Nasional
Visi
Presiden
"Performance-based budget"
1)Dijabarkan 2)Dirangkum 3)Indikasi Pendanaan 4)Kepastian Pendanaan 5)Menghasilkan
KPJM = Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
9
SISTEM PERENCANAAN
KEMENTERIAN AGAMA
Penelahaan
Tupoksi
Monitoring
dan Evaluasi
Penetapan Hasil
Penyusunan
(RKA-K/L/DIPA)
Penelahaan
Kebijakan
Data &
Informasi
Penjabaran Program
&
Penganggaran
Program
Penetapan
Tujuan
Analisis
Lingkungan
Strategik
Inventarisasi/
Penetapan Prioritas
Kegiatan
10
KEBUTUHAN DATA PERENCANAAN
• Biro Perencanaan membutuhkan data pendukung perencanaan
guna penyusunan program, anggaran dan kegiatan Kementerian
Agama dari lingkungan satuan organisasi eselon I dan II.
• Kebutuhan data di Biro Perencanaan bersifat SEGERA.
• Pengumpulan dan pengolahan data Kementerian Agama
dilakukan oleh masing-masing eselon I dan II, sehingga banyak
terdapat sistem-sistem aplikasi pengolahan data seperti EMIS,
SISKOHAJ, SIMPEG dsb.
• PINMAS mengkoordinasikan seluruh data di lingkungan
Kementerian Agama (KMA 173/2003).
11
• Data yang tersedia di satker eselon I dan II belum dianalisis (row
materials)
• Selain untuk kebutuhan penyusunan anggaran data juga
dibutuhkan untuk proses berbagai evaluasi
• Perencanaan membutuhkan akses data yang luas serta koordinasi
pulahta yang harmonis, cepat dan akurat
12
Data & Informasi
13
I
N
T
E
R
N
A
L
E
K
S
T
E
R
N
A
L
Ditjen Penyeleng.
Haji & Umrah
1.
2.
3.
4.
5.
Ditjen Bimas Islam
Ditjen Bimas Kristen
Ditjen Bimas Katolik
Ditjen Bimas Hindu
Ditjen Bimas Budha
Kanwil
Dep.Agama
Provinsi
ITJEN
UIN, IAIN,
STAIN, STAKN,
STAHN, IHDN
Ditjen Pendidikan
Islam
Badan Litbang
& Diklat
Balai Diklat &
Balai Litbang
Setjen/
Biro Perencanaan
BAPPENAS
Badan Pusat
Statistik (BPS)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
MENKOKESRA
DEPDIKNAS
DEPKES
PEMDA (PERDA)
BKKBN
MENEG PP
BNN
MENEG. PDT
KPPN
DPR (Komisi VIII,
Komisi X
& Panja Anggaran)
dan DPD
DEPKEU :
DJAPK & DJPB
Data Kemenag.Siapa yang
bertanggung jawab ?
14
APLIKASI DATA PERENCANAAN
(ADP)
15
1. Merupakan aplikasi yang dibangun untuk
menghasilkan Angka Dasar Perencanaan yang
sama, valid, akurat, realiable dan upto date di
lingkungan Kementerian Agama
2. Baru sampai pada Tingkat Kanwil dan Tahun 2012
akan masuk pada Tkt PTA
3. Memerlukan tingkat koordinasi terkait yang
progressif (KISS)
Angka Dasar Perencanaan (ADP)
Pengumpulan
Pengolahan
Penyajian
& Analisis
Informasi
17
HIRARKI APLIKASI DATA PERENCANAAN (ADP)
SETJEN/BIRO PERENCANAAN
UNIT ESELON I PUSAT
BALAI/LAJNAH
KANWIL
PTAN
KAB/KOTA
MADRASAH
18
Pross Validasi ADP di
tingkat Daerah
(1)
RKP
Pagu Indikatif
(Maret)
(2)
Pross Validasi ADP di
tingkat PUSAT
Pokok-pokok
Kebijakan Fiskal dan
Kerangka Ekonomi Makro
(3)
(Pertengahan Mei)
Pagu Sementara
(7)
(Pertengahan Juni)
DIPA K/L
(6)
Rincian Anggaran
Belanja K/L
(Akhir November)
(31 Desember)
(4)
RAPBN
(5)
(Agustus)
APBN
(Akhir Oktober)
Perpres
UU
RUU & NK
19
SIKLUAS ADP
Awal Tahun : JANUARI - FEBRUARI
(LANGKAH I)
1. Kanwil melakukan konfirmasi data (pulahta) dari seluruh
satker2 sampai ke tingkat Madrasah/KUA
2. Data yang terkumpul di tingkat Kanwil dikonfirmasikan ke
tingkat Pusat eg:
- Tkt Kanwil, jml KUA
: 5.382
- Ditjen Bimas Islam
: 5.382
- Pinmas
: 5.382
dst
Oleh karena itu ADP ............> Angka Dasar Perencanaan
20
(LANGKAH II)
1. Setelah konfirmasi data:
- Masing2 belum punya data yang bisa dipegang
eg. Data Bimas Islam
Data baru berasal dari Bidang2, tetapi Kanwil
belum mengetahui
2. ADP meminta setiap keluaran data harus diketahui oleh
Pimpinan Satker ybs (Lembar Konfirmasi (LK) secara
berjenjang (LK Kan Kemenag Kab/Kota, LK Kanwil Prop).
3. Data yang diolah melalui ADP hanya SEKALI dalam
SETAHUN. Selanjutnya adalah proses
21
MARET - APRIL
(LANGKAH III)
1. Setelah hasil konfirmasi data, data akan
dilanjutkan ke jenjang eselon I yang
disandingkan dengan data LK Kanwil untuk cross
check data.
2. Berikutnya setalah cross check data dengan
eselon I, dikirim kembali ke satker daerah
(Kanwil) untuk dilakukan Up Dating Data oleh
masing2 daerah
3. Hasil Up Dating Data inilah sebagai Data Dasar
Penyusunan PAGU INDIKATIF
22
MEI - JUNI
(LANGKAH IV)
1. Pusat melakukan konfirmasi data kembali ke Satker
(Kanwil) tentang perubahan2 data :
- siswa yang yg lulus
- siswa yang lulus kelas
- siswa yang drop out
- pegawai baru
- dlsb
2. Untuk disesuaikan kembali sebagai data PAGU DEFINITIF
23
PERMASALAHAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Masih ada pemahaman dari satker daerah bahwa ADP belum
dipakai dalam pelaksanaan Penyusunan Program, Anggaran dan
Kegiatan.
Karena setiap satker mengisi data by self, dimungkinkan dapat
merubah data (penggelembungan data)
Tugas Kanwil menjadi bertambah lagi yaitu harus mengolah data
dari satker2 di bawahnya
Oleh karenanya Operator data/pengolah data jadi mempunyai
tugas multi (dari Pendis, Bimas, PP 39, SAI dll).....duplikasi ?
Kurang koordinasi antara Perencanaan dengan Bidang2 yang
menghimpun Data
Belum seluruh Kanwil mengalokasikan anggaran dan kegiatan
untuk OPERATOR DATA.
24
HARAPAN
1. Bahwa di Kemenag, akan mempunyai data yang sama,
yang dapat dipergunakan dengan baik (valid, akurat,
realiable dan upto date).
2. Bahwa pendataan di Kemenag dilakukan via ADP
3. Kemenag punya satu rangkaian kereta:
- Gerbongnya masing2 satker eselon I dan Kanwil --
- Berhenti di Stasiun ROCAN (ADP)
- DEPO nya PINMAS
* KEMENAG PUNYA SATU PINTU DATA PERENCANAAN*
25
RESTRUKTURISASI PENDATAAN
ADP tidak menutup untuk semua
eselon I dan II agar tetap menjaring
data dengan cara masing2
(aplikasi yang ada)
Tujuannya : terjadinya kesatuan data
26
1.
AKURAT  informasi harus jelas dan secara presisi mencerminkan
fakta yang terkandung dari suatu kejadian.
2.
RELEVAN  relevan dengan permasalahan, misi dan tujuan
organisasi.
3.
TEPAT WAKTU  informasi harus tersedia tepat pada waktunya,
diupayakan secara terus-menerus, berkesinambungan dan antar
waktu.
4.
HANDAL  diperoleh dari sumber yang dapat diandalkan
kebenarannya,
didapat
dengan
metode
yang
dapat
dipertanggungjawabkan.
5.
KONSISTEN  informasi tidak boleh mengandung kontradiksi di
dalam penyajiannya.
MUDAH DIPAHAMI  informasi yang rumit dan berbelit-belit hanya
akan membuat kurang efektifnya penggunaan informasi.
6.
Faktor Penentu Keberhasilan
 Kondisi Keuangan Negara
 Political Will
 Kualitas Rencana Yang Diusulkan
 Kinerja Pelaksanaan Sebelumnya
 Komunikasi

similar documents